REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -Saran Qatar bahwa pasukan penjaga perdamaian Arab harus masuk di Suriah dinilai tidak layak. Pandangan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis, Allain Juppe, dalam wawancara yang diterbitkan Jumat.

"Dalam konteks regional ini kami tidak bekerja menuju skenario seperti itu," katanya kepada harian daerah Ouest-France. "Sebaliknya, kita berbicara dengan oposisi," kata Juppe.

Qatar, dengan perdana menterinya Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani sebagai pemimpin forum Liga Arab mengenai Suriah, telah mendesak misi pengamat Arab untuk diberikan "gigi" dengan pengerahan pasukan penjaga perdamaian Arab.

Di Brussels, pejabat Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan, aliansi paling senior itu tidak berencana atau bahkan "berpikir" tentang intervensi di Suriah. Sikap itu dibuat beberapa hari setelah seorang pejabat tinggi Rusia mengatakan rencana seperti itu sedang dibuat.

Juppe sebelumnya mengatakan sudah jelas bahwa misi itu "dalam kesulitan" dan tidak diizinkan untuk bekerja, dan menambahkan bahwa laporan pengamat harus diajukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk tindakan lebih lanjut.

Satu resolusi kuat Dewan Keamanan PBB mengenai Suriah telah diblokir oleh hak veto anggota tetap Rusia dan China. "Dewan Keamanan lumpuh oleh posisi kaku yang diambil Rusia, China dan juga beberapa kekuatan yang muncul," kata Juppe kepada surat kabar Prancis.

Misi Arab, yang saat ini berjumlah sekitar 165 pemantau, telah berada di Suriah sejak 26 Desember untuk mengawasi satu peta jalan Arab, berdasarkan ini pemerintah Presiden Bashar al-Assad sepakat untuk mengakhiri kekerasan.

PBB memperkirakan bahwa kerusuhan di Suriah antara pasukan keamanan dan para aktivis pro-demokrasi telah menyebabkan lebih dari 5.400 orang tewas sejak pertama kali meletus pada Maret, dengan 400 tewas sejak para pengamat itu dikerahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika