Jumat 20 Jul 2012 09:43 WIB

Presiden Mesir Bertemu dengan Pemimpin Hamas

Pemimpin Hamas Palestina Khaled Meshaal bertemu dengan Presiden Mesir, Muhammad Mesir
Foto: english.al-akhbar.com
Pemimpin Hamas Palestina Khaled Meshaal bertemu dengan Presiden Mesir, Muhammad Mesir

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO - Presiden Mesir Mohamed Moursi bertemu Pemimpin Hamas Palestina Khaled Meshaal Kamis (19/7), sehari setelah menjamu pesaingnya Mahmud Abbas di tengah pengawasan atas bagaimana kemungkinan kebijakan Kairo mengenai Palestina bisa berubah.

Moursi menegaskan dukungannya pada Palestina di Jalur Gaza yang diperintah oleh Hamas, kata Meshaal setelah pertemuan itu. "Moursi menegaskan dukungan Mesir untuk warga Palestina di Gaza, dan menegaskan era baru dalam hubungan antara Mesir dan Palestina," kata Meshaal, dalam komentar yang dipublikasikan oleh kantor berita Mesir MENA.

Hamas memuji pertemuan 'bersejarah', yang pertama antara delegasi gerakan Palestina dan kepala negara Mesir. Pemimpin Hamas Ismail Haniya akan bertemu Moursi, untuk pertama kalinya, di Kairo pekan depan, kata kantor Haniya.

Israel dan Mesir telah memblokade sebagian Gaza, yang keduanya negara tetangga, sejak 2007, ketika Hamas dengan kekerasan menyingkirkan faksi Fatah Abbas dari Jalur Gaza.

Penggulingan diktator Mesir Hosni Mubarak meredakan blokade pada tahun 2010, tetapi hal itu tidak mengizinkan lalu lintas komersial melalui perbatasan Rafah, seperti yang diharapkan Hamas.

Moursi, di masa lalu merupakan pendukung vokal warga Palestina yang berjanji selama kampanye presiden untuk mendukung "hak perlawanan" mereka terhadap Israel, telah mengadopsi nada yang lebih lembut sejak pemilihannya.

Di bawah Mubarak, Mesir telah mencoba untuk menengahi rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah, yang kandas di tengah tuduhan-tuduhan antara pihak-pihak yang bersaingan. Meshaal mengatakan, Moursi akan segera menjadwalkan pertemuan dengan dia dan Abbas untuk mendorong kesepakatan persatuan.

Fatah, yang mengatur Tepi Barat, dan Hamas, yang mengontrol Jalur Gaza, menandatangani perjanjian rekonsiliasi nasional pada April 2011 di Kairo di bawah mediasi Mesir.

Berdasarkan kesepakatan ini, kedua pemerintah harus membuat jalan bagi transisi eksekutif non-partisan untuk menyelenggarakan pemilu dalam setahun. Namun teks itu hingga kini masih tetap menjadi huruf mati.

sumber : Antara/AFP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement