REPUBLIKA.CO.ID, PETERSBURG -- Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas tentang persoalan di Suriah. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak keras rencana invansi Amerika Serikat (AS) ke Damaskus.

Apalagi, kata presiden, invansi itu tanpa restu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Penggunaan kekuatan militer untuk serang dan menghukum (rezim) di Suriah adalah tidak tepat," kata SBY, dalam lewat akun resmi Twitter-nya, Jumat (6/9).

AS berencana menyerang Suriah. Negeri Paman Sam beralasan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad telah kelewat batas menggunakan senjata kimia untuk menghajar pemberontak. Namun, tuduhan itu sepihak.

Tim ahli senjata kimia internasional belum memutuskan tuduhan tersebut. PBB pun tidak setuju dengan Negeri Koboi itu. Pernyataan PBB diikuti banyak negara. Termasuk sekutu AS di NATO, Inggris, dan Jerman.

Tetapi, larangan internasional tidak digubris AS. Presiden AS, Barack Obama hingga kini masih sesumbar, tanpa mandat PBB sekalipun AS tetap akan mengirimkan rudal.

Pemerintah Indonesia pun menyatakan pandangannya. Lewat pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di St Petersburg, Rusia, SBY menyatakan keprihatinan serius di Suriah. SBY tidak terima dengan penggunaan senjata kimia. Apalagi sampai menyasar sipil.

SBY juga memberikan saran soal penyelesaian konflik di Suriah. Kata dia, internasional harus bekerja mengakhiri pertikaian. Yang kedua, sambungnya adalah penyelesaian konflik horizontal lewat solusi politik. ''Bukan (menggunakan) militer,'' tegas dia. Sampai yang ke tiga, tambahnya adalah dengan laksanakan gencatan senjata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika