Partai ANP, sebuah organisasi yang kuat dari etnis Budha Rakhine menyatakan Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh, meski banyak tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
Hal ini membuat PBB cemas karena pemimpin nasional telah menghilangkan hak Muslim di sana.
"Saya sangat kecewa dengan pencabutan hak efektif Rohingya dan masyarakat minoritas lainnya," kata Sekjen PBB Ban Ki Moon.
Bagi banyak Rohingya yang memberikan suara di masa lalu, kehilangan hak mereka untuk memilih saat ini hanyalah erosi terbaru hak-hak dasar mereka. Keluar kamp atau desa di mana mereka tinggal dibatasi, bahkan untuk mencapai fasilitas medis yang lengkap memerlukan izin pihak berwenang.
"Hidup kami hancur," kata Abdul Shakur (41 tahun).
Ia merupakan seorang Rohingya yang bekerja sebagai petani di luar Sittwe sebelum dipindahkan ke Ohn Daw Gyi. "Bagaimana bisa anak-anak kita hidup di negeri ini dengan bebas?" katanya.
Pemimpin oposisi NLD, Aung San Suu Kyi telah menjauhi Sittwe dan kamp-kamp pengungsi. Ia mengatakan sedikit tentang isu-isu seputar kurangnya kebebasan bagi Kaman dan Rohingya.
Soe Hlaing dan lainnya berharap pemerintah dipimpin NLD. Sebab, ada kemungkinan mereka memiliki kesempatan untuk setidaknya kembali ke rumah dari kamp.
"Sebelum kekerasan, kami memilih USDP (partai berkuasa Union Solidarity and Development Party), tapi mereka tidak melindungi kami," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
