Presiden Prancis, Jacques Chirac, mengatakan Prancis tidak akan lagi melakukan uji coba senjata nuklir, pada 29 Januari 1996. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Prancis meledakkan senjata nuklir keenam dan terbesar di Pasifik Selatan.
Protes internasional timbul, termasuk boikot terhadap produk Prancis, sejak Chirac mengumumkan uji coba nuklir pada Juni tahun sebelumnya. Saat itu Chirac mengatakan, uji coba itu bertujuan untuk menjamin keamanan negara dan anak-anak bangsa.
Selama uji coba nuklir dilakukan di Mururoa dan Fangataufa, kapal angkatan laut Prancis banyak terlibat bentrok dengan organisasi Greenpeace. Prancis menyita peralatan milik organisasi itu dan menangkap awak kapal mereka.
Gelombang protes terjadi di Australia, Selandia Baru, dan negara-negara Pasifik Selatan lainnya. Jepang dan beberapa negara Eropa juga menyatakan keberatan. Hanya Inggris yang membela hak Prancis untuk melakukan uji coba ledakan.
Chirac memutuskan untuk menghentikan program uji coba setelah mendapat tekanan dari dalam dan luar negeri. Pada awalnya Prancis telah menyiapkan delapan kali uji coba.
"Saya tahu keputusan saya pada Juni lalu mungkin telah memprovokasi kecemasan dan emosi di Perancis maupun luar negeri. Tapi di dalam dunia yang berbahaya, senjata nuklir dapat menjadi senjata perdamaian," kata dia, dilansir dari BBC.
Prancis kemudian menandatangani perjanjian zona bebas nuklir di Pasifik Selatan. Prancis juga menyetujui International Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty yang mengakhiri seluruh uji coba nuklir, tanpa syarat.
Pengujian yang dilakukan Prancis menjadikan Prancis sebagai negara satu-satunya selain Cina, yang menguji senjata pemusnah massal sejak 1992. Uji coba nuklir di Fangataufa, kekuatannya setara dengan sekitar 120 ribu ton bahan peledak konvensional, atau enam kali kekuatan bom yang dijatuhkan di kota Hiroshima di Jepang pada 1945.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
