Sebelumnya, sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB bersama dengan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) pada Oktober 2016 lalu menemukan bukti militer Suriah menggunakan bom klorin dalam beberapa kali serangan sepanjang konflik di negara itu sejak 2011 lalu. Kejadian itu terjadi sekitar pada 2014 dan 2015 lalu.

Jenis racun kimia yang diluncurkan dalam serangan saat itu diyakini adalah klorin. Presiden Suriah Bashar Al Assad kemudian diduga terkait langsung dengan perintah penggunaan senjata kimia. Ia disebut oleh penyellidik internasional bertanggung jawab bersama dengan saudara laki-lakinya karena melakukan salah satu jenis kejahatan perang itu.

Penggunaan senjata kimia dilarang di bawah hukum internasional dan termasuk dalam kategori kejahatan perang. Penyelidikan yang dilakukan saat ini di Suriah tidak memiliki kekuatan hukum.

Suriah juga bukan merupakan anggota dari Pengadilan kriminal Internasional (ICC). Namun, dugaan kejahatan perang dapat dirujuk ke ICC melalui Dewan Keamanan PBB.

Pada 2013 lalu Pemerintah Suriah  pernah membuat kesepakatan untuk menghancurkan seluruh senjata kimia yang negara itu miliki, sesuai dengan kesepakatan yang ditengahi oleh Rusia dan AS.

Dalam serangan yang diduga menggunakan senjata kimia kali ini, belum dipastikan apa jenis bahan kimia yang digunakan. Namun, sejumlah kelompok pro oposisi Suriah mengatakan kemungkinan besar racun yang diluncurkan melalui serangan udara itu adalah agen saraf sarin.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump juga mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Ia mengatakan serangan senjata kimia yang mungkin diperintahkan oleh Assad untuk melumpuhkan oposisi negaranya akan bedampak besar.  "Sikap saya terhadap Suriah dan Assad telah berubah sangat banyak dan saya memiliki tanggung jawab untuk menangani itu," kata Trump.

Namun, miliarder itu tidak menyebutkan kemungkinan pembalasan yang dilakukan terhadap Suriah adalah melalui tindakan militer. Hal itu meski Trump telah berada di bawah tekanan kuat agar AS memberi respons terhadap kekacauan di negara konflik itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika