Sabtu 10 Jun 2017 11:13 WIB

Trump Minta Qatar Hentikan Pendanaan Terorisme

Rep: Sri Handayani/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump
Foto: AP
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON DC -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Qatar menghentikan pendanaan teroris. Lembaga negaranya juga telah meminta negara-negara Arab meredakan blokade mereka terhadap negara tersebut dan menurunkan tensi yang diperkuat dengan tawaran Turki mengirim angkatan militer untuk membantu sekutu Qatar.

“Negara Qatar sayangnya memiliki sejarah sebagai pemberi dukungan dana terorisme yang sangat banyak,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip Sabtu (10/6).

Ia mengatakan, saat ini adalah masa yang tepat bagi Qatar untuk menghentikan pendanaan terorisme. Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Mesir, dan Bahrain telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sejak Senin lalu. Keputusan ini dibuat karena Doha telah mendukung Iran dan menimbulkan instabilitas di wilayah tersebut.

Negara-negara jazirah Arab memperkuat tekanan ke Qatar pada Jumat lalu. Mereka menempatkan puluhan tokoh yang terkait dengan negara kecil tapi kaya itu pada daftar hitam terorisme.

Sementara itu, Sekretaris Negara AS Rex Tillerson memilih cara lain dibandingkan langkah garis keras Trump. Ia berharap semua pihak berupaya menghentikan krisis yang terjadi. Itu juga mengganggu hubungan bisnis dan pertempuran AS melawan kelompok militant ISIS.

Dalam krisis yang kini meningkat, staf di Aljazeera mengatakan sistem komputernya telah terkena serangan siber. Aljazeera merupakan stasiun televisi berita berpengaruh di Qatar yang sering membuat panas para pembuat kebijakan di dunia Arab.

Riyadh, Cairo, dan para sekutu menuduh negara berpendapatan per kapita terbesar dunia ini mendukung gerakan militan di wilayah sekitar. Qatar yang telah membangun kebijakan luar negeri yang ketat selama dekade terakhir membantah tuduhan itu. Negara itu menyatakan telah membantu mengurangi ancaman teroris dengan mendukung kelompok yang melawan kemiskinan dan mengupayakan reformasi politik, dikutip dari Skynews.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement