REPUBLIKA.CO.ID, DOHA – Pemerintah Yaman yang secara resmi diakui meminta Sudan untuk mewakili kepentingan Yaman di Qatar. Hal ini sehubungan dengan diusirnya duta besar Yaman untuk Qatar pada Selasa (20/6) waktu setempat.
Sudan juga telah menerima permintaan Yaman tersebut. Dlam sebuah pernyataam, Kementerian Luar Negeri Sudan mengkonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Ibrahim Ghandour telah menerima sebuah surat dari rekannya dari Yaman Abdul Malik Al-Maklafi. “Saya setuju berdasarkan ikatan kuat yang mengikat masyarakat Sudan dan Yaman,” kata Ghandour, dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (21/6).
Sementara di Riyadh, Raja Saudi Salman bin Abdulaziz kemarin bertemu dengan Presiden Sudan Omaar Al-Bashir di Istana Safa di Mekkah. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya Sudan untuk menengahi perpecahan antara negara-negara Teluk.
Dalam sebuah pertemuan di Khartoum pekan lalu, Al-Bashir mengkonfirmasi kepada Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani bahwa Sudan akan terus berupaya mengatasi keretakan antara kedua belah pihak secara diplomatis. Ia juga berjanji akan melakukan upaya intensif untuk menemukan solusi politik untuk mengatasi krisis Teluk.
“Kami akan berusaha untuk menyelamatkan wilayah tersebut agar tidak melaju ke arah yang negatif,” kata Al-Bashir pada saat itu. “Sudan sangat ingin melihat hubungan diplomatik di wilayah Arab dan kawasan Teluk kembali normal sesegera mungkin.”
Awal bulan ini tujuh negara Arab termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman, Mauritania dan Comoros memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan Iran. Namun Doha membantah tuduhan tersebut dan mengatakan pihaknya menghadapi kampanye palsu dan kebohongan yang bertujuan untuk menghambat kebijakan luar negerinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika