REPUBLIKA.CO.ID, DOHA -- Qatar pada Senin (31/7) membantah tuduhan Arab Saudi bahwa Doha menginternasionalkan ibadah Haji di tengah percekcokan yang berlanjut di Teluk. Di dalam satu wawancara dengan stasiun televisi Al-Jazeera, Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Ath-Thani mengatakan tak ada saran dari pejabat Qatar mana pun mengenai menginternasionalkan masalah Haji.
"Arab Saudi lah yang berusia mempolitisasi ibadah Haji di tengah krisis Teluk," kata Sheikh Mohammed.
Ia menanggapi pernyataan dari Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, yang pada Ahad memperingatkan di Manama, Bahraihn, bahwa upaya Qatar untuk mempolitisasi ibadah Haji adalah "pengumuman perang" melawan Kerajaan itu. "Kami memiliki hak untuk menanggapi siapa saja yang berusaha menginternasionalkan tempat suci," kata Al-Jubeir setelah pertemuan dengan tiga timpalannya dari kuartet pimpinan Arab Saudi. Mereka memboikot Qatar.
Ia kembali menyatakan jamaah Haji Qatar disambut untuk mengunjungi Arab Saudi guna menunaikan Ibadah Haji. Haji adalah ibadah tahunan ke tempat suci di Makkah, Arab Saudi, oleh ratusan ribu orang Muslim dari seluruh dunia. Ibadah Haji tahun ini diperkirakan diselenggarakan pada penghujung Agustus sampai awal September.
Meskipun jamaah Qatar diperkenankan datang ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah Haji, mereka tetap menghadapi pembatasan yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari blokadenya atas Qatar. Jamaah Qatar hanya bisa memasuki Arab Saudi melalui dua bandar udara yang ditentukan. Yaitu Bandar Udara King Abdulaziz di Jeddah dan Bandar Udara Prince Mohammed bin Abdulaziza di Madinah. Dan mereka dapat melakukan penerbangan ke Arab Saudi dengan naik pesawat kecuali yang dioperasikan oleh Qatar Airways.
Kementerian Waqaf dan Urusan Agama Islam Qatar telah menuduh Riyadh mempolitisasi ibadah Haji dengan melakukan pembatasan itu. Kementerian tersebut mengatakan tindakan itu dirancang untuk memasang penghalang buat jamaah Haji dari Qatar ke Makkah.
Kuartet Arab, pimpinan Arab Saudi, yang juga meliputi Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan Mesir, memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni dan memberlakukan blokade atas negara kecil tapi kaya di Teluk itu. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan ekstremisme, mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengupayakan hubungan lebih erat dengan Iran, pesaing bagi kebanyakan negara Teluk.
Menteri luar negeri dari negara anggota kuartet itu pada Ahad (30/7), setelah pertemuan di Manama, Bahrain, bahwa mereka siap bagi pembicaraan dengan Doha dengan syarat Qatar memenuhi tuntutan mereka --termasuk dihentikannya aliran dana buat pelaku teror dan diakhirinya campur-tangan dalam urusan dalam negeri mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
