REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG – Korea Utara (Korut), pada Sabtu (19/8), mengecam Amerika Serikat (AS) karena meminta negara-negara Amerika Latin untuk memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Pyongyang. Menurut Korut, hal itu telah melanggar ketentuan hukum internasional.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan kepada kantor berita Korut, Korean Central News Agency (KCNA) bahwa, permintaan AS kepada negara-negara Amerika Latin adalah intervensi terhadap urusan internal negara-negara berdaulat. Hal itu, menurutnya, jelas melanggar hukum dan ketertiban internasional.

“Perilaku koersif semacam itu telah menunjukkan keasyikan dan kesombongan yang ekstrem dari AS yang berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan semua bagian lain di dunia ini,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut tersebut, seperti dilaporkan laman Yonhap.

Ia pun dengan tegas meminta negara-negara Amerika Latin agar tidak terbuai dan termakan oleh permintaan AS. “Semua negara akan menjadi korban intervensi AS terkait urusan dalam negeri jika mereka mematuhi atau diam-diam menyetujui sanksi kepada Korut yang disponsori AS,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden AS Mike Pence secara terbuka mendesak Cile, Brasil, Meksiko, dan Peru untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Korut. Permintaan ini berkaitan dengan sanksi yang baru saja diterbitkan Dewan Keamanan PBB terhadap Korut akibat program nuklir dan rudal yang dikembangkannya.

Dalam sanksinya, PBB melarang Korut melakukan ekspor terhadap komoditas utamanya, seperti bijih besi, batu bara, serta hasil laut. Sanksi ini diperkirakan akan menyebabkan Korut rugi tiga miliar dolar AS setiap tahunnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika