Ahad 08 Oct 2017 03:23 WIB

Puluhan Ribu Warga Madrid Demo Serukan Persatuan Spanyol

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Israr Itah
Demonstrasi di Kota Madrid menentang kemerdekaan Katalunya.
Foto: EPA-EFE/Javier Lizon
Demonstrasi di Kota Madrid menentang kemerdekaan Katalunya.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Puluhan ribu orang berkumpul di Spanyol, Sabtu (7/10) saat Katalunya bersiap menyatakan kemerdekaannya. Di Madrid, ribuan orang berpakaian putih dan menyerukan perundingan untuk meredakan krisis politik yang dianggap terburuk di Spanyol selama beberapa dekade.

"Ini menghasilkan perpecahan sosial di Katalunya dan ini harus diselesaikan melalui dialog," kata Jose Manuel Garcia (61), seorang ekonom yang menghadiri demonstrasi seperti dikutip Reuters.

"Saya sangat khawatir. Ini akan berakhir dengan buruk dan semua orang akan kehilangan," katanya lagi.

Perdana Menteri Mariano Rajoy tetap bersikeras, pemerintahannya akan "mencegah deklarasi kemerdekaan apapun atas apapun". Wilayah Katalunya yang kaya raya dengan bahasa dan budayanya sendiri, menggelar referendum pada 1 Oktober untuk kemerdekaan mereka.

Namun, hal ini bertentangan dengan pengadilan konstitusional Spanyol. Sementara, otoritas Katalunya mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang memilih berpisah dari Spanyol.

Pada pekan lalu, warga Katalunya yang menentang pemisahan diri sebagian besar memboikot pemungutan suara. Krisis tersebut merupakan ujian politik bagi Rajoy. Sebanyak 900 orang terluka dalam pemungutan suara saat polisi mencoba mencegah pemungutan suara. Mereka menembaki peluru karet dan memukul sejumlah orang dengan alat pukul.

Keterbukaan politik telah membagi negara tersebut, mendorong bank dan perusahaan untuk memindahkan markas mereka ke luar Katalunya, sehingga merusak tatanan ekonomi Spanyol. Komisi Eropa pun mendorong untuk para pemimpin Katalunya dan Spanyol untuk menemukan solusi politik.

"Saya berharap Katalunya membuat pakta, moderat dan selama bertahun-tahun memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Spanyol dan peningkatan kesejahteraan dan kekayaan. Tidak bisa diserahkan ke tangan ekstremis, radikal dan partai separatis sayap kiri," kata pernyataan Komisi Eropa.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement