REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Sikap melunak dituunjukkan pemimpin Katalan Carles Puigdemont. Bukannya menyatakan kemerdekaan Katalan, Puigdemont malah menyerukan agar dilakukan pembicaraan dengan Madrid mengenai masa depan kawasan tersebut. Tujuannya, untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan di jantung zona Eropa itu.
Dalam pidato di parlemen Katalan hari ini yang dikelilingi ribuan pengunjuk rasa dan ratusan polisi bersenjata, Pemimpin Katalan Carles Puigdemont hanya membuat sebuah deklarasi simbolis. Ia hanya mengklaim sebuah mandat untuk memulai pemisahan diri dari Spanyol namun menangguhkan langkah-langkah formal untuk mencapai tujuan tersebut.
Ucapannya mengecewakan banyak pendukungnya yang telah berkumpul di luar. Para pendukungnya banyak yang mengibarkan bendera Katalan dengan harapan bisa mewujudkan gerakan kemerdekaan jadi kenyataan.
Namun pidato Puigdemont tersebut memuaskan pasar keuangan, mendorong euro pada harapan terjadinya deeskalasi krisis politik terburuk Spanyol sejak sebuah usaha kudeta militer pada 1981. Ketegangan telah meningkat di Katalunya sejak berlangsungnya referendum kemerdekaan pada 1 Oktober yang dianggap tidak masuk akal oleh Madrid.
Meskipun ada tindakan keras dari polisi, pejabat Katalan mengatakan, hasilnya referendum suara "ya" yang luar biasa. Namun, bukannya memindahkan sebuah gerakan kemerdekaan di parlemen regional, Puigdemont dan politisi daerah lainnya hanya menandatangani sebuah pengumuman kedaulatan penuh bagi Katalunya.
"Saya kecewa. Saya berharap untuk sebuah deklarasi kemerdekaan dan itu tidak terjadi," kata seorang pelajar, Julia Lluch, di antara kerumunan pendukung kemerdekaan yang menggulung bendera mereka dan pergi menjauh dari parlemen.
Di Brussels, ada rasa lega bahwa wilayah ekonomi terbesar keempat zona Euro tak memperparah krisis meskipun krisis yang masih jauh dari selesai. Seorang pejabat Uni Eropa mengatakan, Puigdemont tampaknya mendengarkan nasihat untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diubah lagi.
Namun, prospek perundingan politik masih tampak jauh kendati ada isyarat Puigdemont dengan Madrid melakukan perundingan di dalam hukum. Sebuah ungkapan yang secara luas ditafsirkan sebagai upaya menyingkirkan opsi kemerdekaan sebagai sebuah pilihan.
Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria juga menolak usulan pemimpin Katalan tersebut untuk melakukan perundingan yang akan dilakukan oleh seorang mediator internasional. "Baik Puigdemont maupun orang lain tidak dapat memaksakan mediasi," katan Soraya.
Pemerintah Spanyol bertemu pada hari Rabu untuk memutuskan tanggapannya terhadap deklarasi Puigdemont. Pemerintahan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk mendesak Puigdemont agar tidak mengumumkan kemerdekaan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menolak seruan Puigdemont untuk mediasi Uni Eropa, dengan mengatakan, dia yakin Madrid bisa menangani situasi tersebut. Pemerintah Katalan mengatakan 90 persen dari mereka yang memilih mendukung kemerdekaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
