REPUBLIKA.CO.ID, MADRID --- Menteri Dalam Negeri Spanyol mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih Catalonia kalau wilayah tersebut masih ambigu terkait rencana pemisahan diri. Sebelumnya, pemerintah pusat telah mempertanyakan sikap pemimpin Katalunya Carles Puigdemont yang dianggap tidak memberikan kepastian.
Puigdemont hendak melakukan deklarasi kemerdekaan simbolis pada Selasa (10/10) malam. Namun rencana itu ditangguhkan untuk meminta perundingan dengan Madrid mengenai masa depan wilayah tersebut.
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberikan waktu sampai Kamis (12/10) bagi Katalunya untuk mengklarifikasi posisinya. Ia mengancam akan mencabut otonomi Katalunya masih bersikeras untuk melakukan referendum.
"Tidak boleh ada jawaban ambigu. Mereka harus mengatakan 'ya' atau 'tidak'," ujar Menteri Dalam Negeri Spanyol Juan Ignacio Zoido kepada radio Cope, dilansir Reuters, Sabtu (15/10). Bagi Pemerintah Spanyol. jawaban ambigu artinya Katalunya menutup ruang dialog dan memaksa pemerintahuntuk mengambil tindakan tegas.
Puigdemont mengadakan konsultasi dengan partai politik lokal untuk mempersiapkan jawaban. Ada dua pilihan sulit yang sedang dipertimbangkan oleh Puigdemont.
Jika dia memutuskan proklamasi kemerdekaan maka pemerintah pusat mengancam akan mengambil alihkewenangan wilayah secara total. Jika dia membatalkan proklamasi maka partai ekstrem kiri Katalunya, CUP, akan menarik dukungannya kepada pemerintah minoritas yang ia pimpin.
CUP pada Jumat (13/10) meminta Puigdemont untuk membuat pernyataan kemerdekaan. Artinya melewati tenggatwaktu yang ditetapkan pemerintahan pusat. Posisi garis keras semacam tersebut juga didukung oleh kelompok sipil pro-kemerdekaan yang berpengaruh, Asamblea Nacional Catalana (Majelis Nasional Katalunya).
Oriol Junqueras, pemimpin partai Esquerra Republicana de Catalunya, juga turut mendesak Puigdemont untuk segra melakukan deklarasi kemerdekaan pascareferendum. Esquerra juga merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Puigdemont.
Pemerintah Ktaalunya mengatakan 90 persen warga Katalan telah memilih untuk memisahkan diri dalam sebuah referendum pada 1 Oktober lalu. "Kami memiliki komitmen tegas dan mutlakuntuk memenuhi mandat demokratis sejak 1 Oktober," kata Junqueras.
Menurut pasal 155 konstitusi Spanyol, pemerintah pusat di Madrid dapat menangguhkan otonomi politik suatu wilayah kalau melanggar undang-undang tersebut. Pasal tersebut yang memungkinkan Rajoy dapat membubarkan pemerintah otonom Katalunya dan mengadakan pilkada. Pasal tersebut belum pernah digunakan konstitusi diadopsi pada 1978 setelah kematian diktator Francisco Franco.
Penggemar memegang bendera Spanyol dan Katalunya yang memuat pesan persatuan sebelum laga Atletico Madrid kontra FC Barcelona pada lanjutan La Liga Spanyol 2017/2018 di Madrid, Spanyol, Sabtu (14/10). (EPA-EFE/MARISCAL)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
