REPUBLIKA.CO.ID, KATALUNYA -- Carles Puigdemont tak bisa menerima keputusan otoritas Spanyol yang akan mengambil alih pemerintahan Katalunya. Dia menyebut, langkah itu merupakan kebijakan terburuk sejak diktator Francisco Franco memimpin pada 1939 hingga 1975 silam.
Dia mengungkapkan, saat itu Franco juga mengambil langkah serupa dengan membubarkan daerah otonomi. Puigdemont melanjutkan, sama seperti langkah pemerintah Spanyol saat ini yang menentang kehendak demokratis warga Katalunya setelah menolak dialog.
Puigdemont berencana menggelar sidang parlemen Katalunya guna merespon kebijakan yang diambil perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy. Dia juga mengatakan, nilai-nilai pendiri Uni Eropa di Katalunya tengah mengalami krisis.
Pemerintah akan mengaktifkan pasa 155 konstitusi Spanyol terkait penangguhan otonomi Katalunya. Pasal itu menyebut bahwa setiap masyarakat otonomi harus memenuhi kewajiban kepada negara Spanyol. Pemerintah pusat mungkin mengambil kekuasaan otonomi jika kewajiban itu gagal dipenuhi.
Mariano Rajoy juga telah mengadakan rapat kabinet darurat untuk membahas prosesi penangguhan otonomi Katalunya. Spanyol secara langsung akan mengambil alih pemerintahan di kawasan tersebut.
Berbicara usai rapat kabinet, Rajoy mengatakan, akan membubarkan parlemen Katalunya. Selain itu, mereka juga akan segera melaksanakan pemungutan suara untuk memilih kepala pemerintahan yang baru.
Rajoy menegaskan, aktivasi pasal 155 tidak berarti menggugurkan otonomi Katalunya. Hanya saja, dia mengatakan, langkah itu diambil untuk menyingkirkan pemerintahan saat ini yang dinilai sudah membentuk pemerintahan independen diluar hukum dan konstitusi.
Langkah tersebut mendapatkan dukungan dari partai oposisi. Tinggal mengunggu persetujuan senat dalam beberapa hari ke depan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
Sementara, Kementrian Dalam Negeri Spanyol tengah bersiap untuk mengambil alih seluruh pasukan kepolisian Katalunya dan memecat Kepala Polisi Josep Llus Trapero atas tuduhan penghasutan. Mereka juga akan mengambil kontrol total atas media lokal, TV3 dan koran El Pas.
Juru Bicara Parlemen Katalunya Carme Forcadell menyebut pemerintah Spanyol tengah berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah. Dia mengatkaan, Rajoy secara langsung mengakhiri sebuah pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
"Ini adalah kudeta otoriter di dalam negara anggota Uni Eropa," katanya.
Wakil Presiden Katalunya Oriol Junqueras mengatakan, Rajoy dan sekutunya tidak hanya menangguhkan otonomi tapi juga membekukan demokrasi. Presiden dari wilayah otonom Basque Iigo Urkullu Renteria mengatakan, penggunaan pasal 155 merupakan tindakan ekstrim yang tidak proporsional.
Sementara Kepala Partai Ciudadanos Ins Arrimadas mengatakan, pemilihan kepala pemerintahan yang baru akan memulihkan niat baik dan demokrasi di Katalunya. Ciudadanos merupakan partai yang menentang kemerdekaan Katalunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
