REPUBLIKA.CO.ID, PALESTINA -- Gerakan Hamas Palestina telah menyerahkan kontrol administratif atas penyeberangan Erez dan Kerem Shalom di perbatasan Israel dan Rafah yang melintasi perbatasan Mesir kepada Otoritas Palestina. Kedua pihak menilai serah terima ini akan membuat kehidupan orang-orang Palestina di Gaza jauh lebih mudah.
"Ini tidak diragukan lagi akan dapat membantu sebagian besar kehidupan manusia berjalan di luar Jalur Gaza, karena alasan apapun seperti mencari perawatan medis, mendapatkan beasiswa di universitas, dan melakukan perjalanan santai," kata juru bicara Partai Politik Fatah, Osama Qawasmeh, seperti dilansir dari laman Aljazirah, Rabu (1/11).
"Pergerakan produk akan difasilitasi lebih cepat dan akan memudahkan perdagangan impor dan ekspor," tambahnya.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem berpendapat yang sama. "Kami berharap penyerahan kontrol akan menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Palestina di Jalur Gaza," katanya. Dia pun menekankan, bahwa menyerahkan kontrol bukanlah masalah keamanan, melainkan masalah logistik.
Namun, Direktur program jaringan kebijakan Palestina Al-Shabaka, Alaa Tartir, mengatakan, bahwa pengalihan kontrol perbatasan administratif tidak harus diterjemahkan ke dalam rekonsiliasi nasional dan persatuan yang berarti. "Dengan asumsi bahwa hanya penggantian personil di perbatasan dan penyeberangan akan menyelesaikan pengepungan di Gaza adalah asumsi yang naif dan berbahaya," kata Tartir.
Menurutnya, ini adalah ujian untuk memeriksa kerapuhan atau daya tahan perjanjian rekonsiliasi baru-baru ini. Selain itu, kata Tartir, sangat penting untuk mengakui bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, akan tetap menjadi penguasa de facto atas perbatasan dan penyeberangan.
"Ini hanya akan berubah saat pendudukan Israel berakhir. Fatah - Hamas yang terlibat tentang siapa yang akan 'mengelola' perbatasan dan penyeberangan hanyalah pertarungan siapa yang akan memerintah' penjara besar' ini," katanya, merujuk kepada Jalur Gaza yang masih terkepung.
Sejak Hamas mengambil alih pada tahun 2007, Israel telah memberlakukan blokade udara, angkatan laut dan darat di Jalur Gaza, hamparan tanah berukuran panjang 51 km dan lebarnya 11 km. Awal tahun ini, pemerintah Palestina menambahkan tekanan kepada pemerintah Hamas dengan meminta Israel untuk memotong pasokan listriknya ke Gaza.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
