Otonomi Bangsamoro akan menjadi sebuah pencapaian positif secara signifikan bagi Presiden Duterte dan Pemerintah Filipina. Dureza mengatakan, RUU itu akan memenuhi mimpi yang telah lama dinantikan oleh Bangsamoro.

Undang-undang Organik untuk Daerah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (OLBARMM) rencananya akan menggantikan Daerah Otonom di Muslim Mindanao (ARMM) yang didirikan pada 1989 melalui Undang-Undang Republik 6734. Wilayah ARMM mencakup provinsi Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi.

Selama ini wilayah Muslim otonom tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat Filipina. Konflik kekerasan di daerah yang termasuk paling miskin ini terus terjadi selama lima dekade dan telah menyebabkan lebih dari 100 ribu orang tewas. Konflik juga telah membuat sekitar dua juta warga kehilangan tempat tinggal mereka. Adanya pengesahan RUU ini diharapkan dapat meredam konflik yang selama ini terjadi.

Dengan undang-undang ini, pemerintah Bangsamoro akan memungkinkan untuk memiliki parlemennya sendiri, mendapatkan bagian terbesar pendapatan lokal, mengelola sumber daya alam wilayah itu, serta secara teratur menerima anggaran tetap dari pendapatan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah otonomi juga dapat memasukkan hukum Islam ke dalam sistem peradilan di kawasan itu.

Pemerintahan Bangsamoro akan menjadi bentuk parlemen-demokratis, yang pertama dalam sejarah politik negara itu. Wilayah ini akan dipimpin oleh seorang pemimpin regional yang disebut ketua menteri, yang akan memimpin lebih dari 80 anggota parlemen.

Lagi-lagi, hal itu dapat dilakukan apabila rancangan undang-undang diratifikasi oleh kongres, dan selanjutnya plebisit (pemungutan suara) akan diadakan dalam waktu tiga hingga lima bulan setelah presiden menandatanganinya menjadi undang-undang. Plebisit akan menentukan apakah 39 desa di Cotabato Utara, enam kota madya di Lanao del Norte, dan kota Cotabato di Maguindanao dan Isabela di Basilan akan dimasukkan dalam wilayah Bangsamoro yang diusulkan.

OLBARMM adalah hasil dari pembicaraan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Undang-undang yang diusulkan melembagakan Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro, perjanjian damai 2014 yang ditandatangani dengan MILF. Sebagai imbalan otonomi tersebut, hukum mengharuskan kelompok pemberontak MILF untuk secara bertahap membubarkan pasukannya yang beribu-ribu orang.

Meskipun undang-undang hanya mencakup 85 hingga 90 persen hal yang pada awalnya diberikan kepada para pejuang Moro dalam perjanjian perdamaian 2014, para pemimpin MILF mengatakan bahwa mereka puas.

"Ini mungkin bukan hukum yang sempurna, tetapi bagus untuk memulai. Dan, insya Allah, sekarang kita memiliki pemerintahan ini, kita dapat meningkatkan kehidupan rakyat kita," kata Ghazali Jaafar, komandan kedua MILF.

Ikuti Whatsapp Channel Republika