REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Pemerintahan Amerika Serikat (AS) mengancam pembatasan keuangan baru pada layanan militer dan intelejen Kuba, menyusul kekacauan politik di Venezuela. Sebab, Kuba mendukung pemerintahan Nicolas Maduro di Venezuela.

"Itulah sebabnya AS akan terus memerketat pembatasan keuangan pada militer dan layanan intelejen Kuba. Negara-negara demokrasi di kawasan itu harus mengutuk rezim Kuba," ujar Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, John Bolton dalam sebuah postingan di Twitter resminya seperti dikutip Aljazirah, Selasa (5/3).

Kuba, Cina, Rusia, dan Turki merupakan negara-negara yang mendukung Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sementara AS dan setidaknya 65 negara lainnya mengakui pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido sebagai presiden sementara sah negara yang kaya minyak tersebut.

Cicitan Bolton muncul ketika pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara simbolis memperketat embargo perdagangan enam dekade terhadap Kuba. AS mengizinkan tuntutan hukum terhadap perusahaan Kuba dalam menggunakan properti yang disita setelah revolusi 1959.

AS memutuskan sanksi untuk Kuba pada sekitar daftar 200 bisnis Kuba. Sementara lembaga pemerintahan yang terikat militer Kuba juga dikenakan sanksi khusus AS. Meski dmeikian, di Kuba, hampir tidak ada bisnis yang memiliki hubungan dengan sistem hukum atau keuangan AS. Hal itu berarti tidak akan berdampak pada ekonomi Kuba atau bisnis asing yang bekerja dengan pemerintah sosialis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika