REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Para pemilih Thailand mulai pergi ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dalam pemilihan umum (pemilu) yang lama tertunda setelah kudeta, Ahad (24/3). Pemilu kali ini diikuti oleh junta militer yang ingin mempertahankan kembali kuasanya, dan demokrasi yang dipimpin partai populis.
Jumlah pemilih diperkirakan tinggi, mencapai 51,4 juta warga Thailand memenuhi syarat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki 500 kursi. Mereka akan memilih pemerintah berikutnya, bersama dengan Senat yang ditunjuk sepenuhnya oleh junta yang berkuasa.
Adapun Thailand telah berada di bawah pemerintahan militer langsung saat panglima militer, Prayuth Chan-ocha menggulingkan pemerintah terpilih. Pemerintahan digulinggkan terkait dengan Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra yang telah diasingkan.
Para kritikus menyatakan sistem pemilihan baru yang ditulis junta memberikan keuntungan bagi partai-partai pro-militer. Sistem juga dirancang untuk mencegah partai Pheu Thai, yang terkait dengan Thaksin untuk kembali berkuasa.
Partai-partai Pro-Thaksin telah memenangkan setiap pemilihan sejak 2001. Akan tetapi dalam 15 tahun terakhir telah terjadi protes jalanan yang mengganggu stabilitas pemerintah.
"Sebelumnya, kami selalu mengalami krisis. Kita tidak boleh membiarkan krisis itu terjadi lagi," kata Junta pada rapat umum kampanye penutup.
Baju Kuning sebagai kelompok anti-Thaksin, sebagian besar kelas menengah telah berulang kali turun ke jalan. Mereka mendorong militer untuk meluncurkan dua kudeta dalam satu dekade.
Sementara para pendukung Thaksin, yang dikenal sebagai Baju Merah, juga menduduki banyak distrik bisnis dan perbelanjaan utama Bangkok selama berbulan-bulan pada 2010. Ini terjadi setelah pengadilan membubarkan pemerintah pro-Thaksin.
Di samping itu, hasil pemilihan akan diumumkan dalam beberapa jam, setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 05.00 sore. Saat ini susunan pemerintahan berikutnya kemungkinan masih belum jelas, karena tidak ada satu pihak yang cenderung memiliki kursi cukup untuk kemenangan langsung.
"Saya pikir ini akan memakan waktu lama," kata Paul Chambers, dosen ilmu politik di Universitas Naresuan di Thailand utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
