REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Tokoh reformis Thailand, Pita Limjaroenrat, yang juga pemimpin Partai Move Forward pemenang pemilihan umum di Thailand, pada Sabtu (15/7/2023), memilih peluang untuk berkoalisi dengan sekutu politiknya. Ini dilakukannya demi membentuk pemerintahan kuat yang baru jika ia gagal menjadi perdana menteri.
Pita, 42 tahun, yang partainya yang progresif mencetak kemenangan mengejutkan pada pemilu 14 Mei 2023. Namun, ia kalah dalam pemungutan suara awal untuk menjadi perdana menteri pada Kamis 13 Juli 2023. Pita tidak dapat mengamankan suara yang cukup membentuk pemerintahan baru, dalam rapat gabungan parlemen yang beranggotakan 749 orang.
Pemimpin Move Forward mengatakan bahwa ia akan mencari peluang suara di pemilihan kedua untuk jabatan tertinggi kursi PM pada Rabu (19/7/2023). Pita menambahkan jika kembali gagal, ia akan meminta partai Pheu Thai, yang berada di urutan kedua hasil pemilu lalu dan merupakan mitra utama Move Forward dalam aliansi delapan partai. Koalisi ini untuk memimpin pembentukan pemerintahan.
"Jika menjadi jelas bahwa Partai Move Forward tidak dapat secara realistis memimpin pembentukan pemerintahan maka saya terbuka untuk meminta partai yang berada di urutan kedua, yaitu Pheu Thai, untuk memimpin," kata Pita.
"Semua anggota parlemen Move Forward siap untuk mendukung calon perdana menteri Pheu Thai," katanya.
Pheu Thai memiliki 141 kursi di Majelis Rendah, 10 kursi lebih sedikit dari Move Forward. Kedua partai ini merupakan bagian dari aliansi delapan partai yang memiliki mayoritas 312 kursi di Majelis Rendah yang memiliki 500 kursi.
Kandidat-kandidat Pheu Thai untuk jabatan perdana menteri termasuk taipan real estate Srettha Thavisin dan Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta beberapa tahun lalu.
Pemimpin Pheu Thai, Chonlanan Srikaew, mengatakan pada hari Jumat bahwa partainya akan mendukung upaya Pita untuk menjadi perdana menteri. Hambatan utama Pita adalah Senat yang ditunjuk oleh militer royalis setelah kudeta 2014 di mana hanya 13 dari 249 senator yang mendukungnya dalam pemungutan suara pada hari Kamis.
Partai ini mencoba untuk mengekang kekuasaan Senat untuk memilih perdana menteri dengan meluncurkan rancangan undang-undang pada hari Jumat, namun prosesnya bisa memakan waktu satu bulan.
Amri Amrullah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
