REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM — Dewan Transisi Militer Sudan (TMC) menutup kantor media asal Qatar Aljazirah di Ibu Kota Khartoum. Izin kerja anggota staf dari media tersebut di negara Afrika juga telah dicabut.
Langkah terbaru ini dikeluarkan TMC menyusul aksi protes yang digelar di depan kantor Kementerian pertahanan Sudan. Demonstrasi dilakukan karena pemerintah yang dinilai membahayakan revolusi serta mengancam koherensi negara, serta keamanan nasional.
“Keputusan ini datang mencakup penarikan izin kerja untuk koresponden dan staf Aljazirah,” ujar pernyataan kantor Aljazirah dilansir The Guardian, Jumat (31/5).
Tidak ada keputusan tertulis mengenai penutupan dan pencabutan izin media tersebut. Selama ini, Aljazirah disebut kerap menyiarkan rekaman demonstrasi yang berlangsung di Sudan dalam empat bulan terakhir.
Gelombang demonstrasi nasional yang tak kunjung usai tersebut telah membuat mantan presiden Omar al-Bashir harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ia yang telah memimpin Sudan sejak 1989 melalui sebuah kudeta militer pernah mendapat tuntutan dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah aksinya mengerahkan pasukan militer di Darfur, Sudan Barat, di mana konflik berlangsung di wilayah itu sejak 2003.
Pascapengunduran diri al-Bashir, dibentuklah dewan tranisisi militer yang dikepalai Jenderal Ibn Auf, yang saat itu juga menjabat sebagai menteri pertahanan Sudan. Dia mengatakan bahwa dewan militer akan memimpin pemerintahan selama dua tahun. Selain itu, Ibn Auf memberlakukan jam malam dan memutuskan menangguhkan konstitusi.
Rakyat Sudan tak dapat menerima hal itu karena dianggap tak sejalan dengan semangat reformasi yang mereka suarakan. Di sisi lain, mereka memandang Ibn Auf sebagai tokoh yang memiliki kedekatan dengan al-Bashir.
Rakyat Sudan pun melanjutkan aksi demonstrasinya. Mereka bersumpah tidak akan berhenti melakukan aksi protes hingga semua tuntutannya terpenuhi.
Gelombang desakan akhirnya membuat Ibn Auf memutuskan mundur dari posisinya sebagai kepala dewan transisi militer. Jabatan tersebut hanya dia emban selama sehari, kemudian diserahkan kepada al- Burhan. Saat ini, al-Burhan sedang berupaya memenuhi semua tuntutan rakyat Sudan, termasuk membersihkan pemerintahan dari tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari rezim al-Bashir.
Meski demikian, rakyat Sudan terus menggelar aksi demonstrasi dan turun ke jalan-jalan di negara itu. Mereka tetap menuntut agar TMC segera mengadakan pemilihan presiden yang bebas dan menyerahkan kekuasaan terhadap pemerintah sipil yang terpilih.
Pada pekan lalu, TMC mengumumkan bahwa kesepakatan dengan oposisi mengenai struktur pemerintahan utama di negara itu atau sebagai otoritas transisi Sudan saat ini telah dicapai. Selain itu, durasi masa transisi kepemimpinan juga telah diputuskan, yakni berlangsung selama tiga tahun, dengan enam bulan pertama dilakukan sebaik-baiknya untuk mencapai perdamaian di dalam negeri.
Meski demikian, hingga saat ini kesepakatan antara kedua belah pihak secara keseluruhan belum tercapai. Salah satu hal yang disebut menjadi perdebatan adalah apakah warga sipil atau militer yang nantinya memegang kendali atas dewan yang berdaulat atau berarti memegang kekuasaan tertinggi di Sudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
