Seorang veteran tentara, Mohammad Sanaullah menghabiskan 11 hari di kamp penahanan awal tahun setelah ia dikeluarkan dari daftar wajib militer. Namanya juga tidak ada dalam daftar Sabtu.
"Nama saya, putra dan putri saya tidak ada dalam daftar. Jelas menyakitkan tetapi saya harus cukup sabar dan menunggu perintah pengadilan. Saya memiliki keyakinan pada sistem peradilan negara kita," kata dia.
Pemerintah telah meyakinkan mereka yang akan dicoret dari daftar final akan diberi kesempatan membuktikan kewarganegaraan mereka terlebih dahulu di pengadilan semi-yudisial, yang dikenal dengan Foreign Tribunals (FT). Kemudian berlanjut di pengadilan yang lebih tinggi.
Menteri Utama Assam Sarbananda Sonowal mengatakan mereka yang tidak termasuk dalam daftar tidak akan diperlakukan sebagai orang asing. "Kasus-kasus ini akan ditangani secara khusus. Kami akan memberikan semua bantuan yang mungkin. Jadi, tidak perlu panik. Saya akan mengimbau semua orang menjaga perdamaian dan harmoni," kata Sonowal.
Di samping itu, pemerintah mengumumkan awal bulan ini orang-orang akan memiliki waktu hingga 120 hari untuk mengajukan banding. Tetapi, seorang menteri dari Partai Bharatiya Janata (BJP) dimana Perdana Menteri India Narendra Modi bernaung, Himanta Biswa, mengkritik proses tersebut. Dia mengatakan begitu banyak orang India asli tidak dimasukkan dalam NRC.
"Kami telah kehilangan harapan dalam bentuk NRC saat ini," kata Sarma kepada wartawan.
Dia mengatakan partai itu sudah mempertimbangkan strategi baru tentang bagaimana mengusir para migran ilegal. BJP yang memerintah di Assam dan kritikus mengatakan proses NRC mencerminkan tujuan BJP melayani hanya orang-orang beragama Hindu.
Pada Januari lalu, majelis rendah India mengeluarkan undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang yang pindah dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan ke India enam tahun yang lalu asalkan mereka bukan Muslim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
