REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana menteri sementara Malaysia Mahathir Mohamad ingin membentuk pemerintahan bersatu. Dia berpendapat, saat ini kepentingan nasional harus didahulukan daripada kepentingan partai politik.
Dalam pidatonya yang disiarkan secara nasional pada Rabu (26/2), Mahathir meminta maaf kepada rakyat Malaysia atas kekisruhan politik yang sedang berlangsung. Dia pun menyinggung tentang keputusannya mengundurkan diri sebagai perdana menteri.
Menurutnya ada banyak mengapa dia mengambil keputusan demikian. "Tapi cukup bagi saya untuk mengatakan bahwa saya merasa seolah-olah saya mendapat dukungan dari semua pihak sampai saya tidak dapat memutuskan siapa yang saya pilih," ucapnya, seperti dilaporkan laman Malaysiakini.
Selain itu, ada pihak yang menduga bahwa Mahathir tak memiliki niat mengundurkan diri dan gila kekuasaan. Saat terpilih dalam pemilu Malaysia dua tahun lalu, Mahathir memang berencana tak merampungkan masa jabatannya. Kursi perdana menteri hendak ia serahkan kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim.
"Saya mengundurkan diri karena saya tidak melihat kekuatan dan posisi sebagai 'be all and end all (menjadi semua, mengakhiri semua)' atau tujuan saya. Bagi saya kekuasaan dan posisi adalah sarana untuk mencapai tujuan atau alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita semua yang terbaik untuk negara ini," ucapnya.
Mahathir mengungkapkan dia berjanji mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada Dewan Rakyat untuk memutuskan siapa yang akan menggantikannya. Jika memang masih didukung, dia siap melanjutkan masa jabatannya. Namun bila sebaliknya, ia siap menerima siapa pun yang dipilih.
Mahathir mengaku dia bersedia menerima anggota United Malays National Organisation (UMNO) yang meninggalkan partainya dan bergabung dengan pihak lain. "Tapi jika UMNO bergabung dengan pemerintahan persatuan ini sebagai sebuah partai, ini saya tidak dapat terima. Karena itu saya terpaksa mengundurkan diri," katanya.
Dia berpendapat para politisi dan semua partai politik terlalu memprioritaskan kepentingan politik. "Mereka lupa bahwa negara ini menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan yang mengancam negara," ucapnya.
"Saya percaya, benar atau salah, partai politik dan politik harus dikesampingkan untuk saat ini. Jika saya diizinkan, saya akan mencoba untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak memihak pihak manapun. Hanya kepentingan nasional yang akan diprioritaskan. Jika diizinkan, inilah yang akan saya coba," ujar Mahathir.
Sementara itu Anwar Ibrahim menyebut koalisi Pakatan Harapan, yang pada pemilu lalu mengusung Mahathir, telan mencalonkannya sebagai perdana menteri. PKR pun memberikan dukungan padanya.
Anwar mengatakan dia menentang segala upaya pembentukan pemerintahan "pintu belakang". "Pakatan mengundang Mahathir untuk memimpin pertemuan guna memulihkan Pakatan Harapan, tapi dia tidak setuju untuk menghadiri pertemuan pada Selasa (25/2)," ujarnya, dikutip laman Aljazirah.
Oleh sebab itu, komite presiden di telah memutuskan bahwa Anwar merupakan calon perdana menteri untuk Pakatan Harapan. "Kami menunggu keputusan raja (Malaysia)," kata Anwar.
Untuk mengakhiri krisis politik dalam negeri, Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah bertemu 222 anggota parlemen terpilih selama dua hari. Mereka diminta memilih perdana menteri yang mereka kehendaki atau menggelar pemilu baru.
PKR memiliki 39 kursi di parlemen. Mitra aliansinya berpotensi memberikan 62 kursi tambahan. Sementara beberapa politisi secara terbuka menyuarakan dukungan bagi Mahathir untuk tetap menjabat. Namun masih belum jelas apakah dukungan tersebut cukup bagi politisi senior berusia 92 tahun itu kembali menjabat menduduki kursi perdana menteri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
