Rabu 24 Jun 2020 22:14 WIB

Penasihat Trump Bahas Aneksasi Israel ke Tepi Barat

Trump dilaporkan tidak hadir dalam pertemuan itu.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Foto: EPA-EFE/Oliver Contreras / POOL
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Selasa (23/6), mulai membahas kemungkinan AS akan mendukung rencana pendudukan paksa Israel di Tepi Barat yang diusulkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat pemerintah AS dan seorang sumber yang mengetahui pertemuan tersebut.

PM Netanyahu berencana memulai aneksasi atau pendudukan paksa di Tepi Barat pada 1 Juli. Terkait dengan rencana itu, sejumlah penasihat Presiden Trump bertemu di Gedung Putih. "Pertemuan tersebut dihadiri oleh menantu Presiden Trump yang turut menjabat sebagai penasihat seniornya, Jared Kushner, penasihat keamanan presiden Robert O' Brien, utusan AS untuk Timur Tengah, Avi Berkowitz, dan Duta Besar AS untuk Israel, David Friedman," kata seorang sumber dari kantor pemerintah.

Baca Juga

Namun, Trump tidak hadir dalam pertemuan itu. Informasi mengenai ketidakhadiran Trump disampaikan seorang pejabat yang tak ingin disebutkan namanya.

PM Netanyahu bergantung pada dukungan Trump untuk rencana aneksasi-nya. Ini mengingat rakyat Palestina dan negara-negara Arab, mengutuk keinginan Israel yang ingin menduduki paksa Tepi Barat.

Sejumlah sumber mengatakan Trump kemungkinan akan hadir dalam pertemuan lanjutan pada minggu ini. Rancangan pakta perdamaian yang diusung Trump pada Januari menyebutkan AS akan mengakui pemukiman umat Yahudi di atas tanah milik rakyat Palestina.

Dalam draf tersebut, AS menyebut tanah tersebut merupakan bagian dari Israel. Padahal, rakyat Palestina menginginkan tanah itu menjadi bagian dari wilayah negaranya.

Walaupun demikian, Trump membuka ruang bagi pembentukan negara untuk rakyat Palestina. Namun, ia menetapkan banyak syarat yang ketat. Sejumlah petinggi di Palestina menolak seluruhnya rancangan pakta perdamaian tersebut.

sumber : Reuters/Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement