REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendesak agar perselisihan Qatar dengan Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA) segera diakhiri. Washington menilai keretakan antara negara-negara Teluk itu telah berlangsung terlalu lama serta dapat mengancam kepentingan kolektif regional.
"Perselisihan ini telah berlangsung terlalu lama dan pada akhirnya membahayakan kepentingan regional kita bersama dalam stabilitas, kemakmuran, dan keamanan," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook seusai bertemu dengan para menteri luar negeri negara-negara Teluk tersebut pada Ahad (26/7).
Dia berharap para pihak yang berselisih dapat segera menemukan solusi. "Menghentikan perselisihan ini benar-benar akan memajukan kepentingan kolektif semua pihak dalam konflik ini," ujar Hook.
AS cukup prihatin dengan perselisihan antara Qatar dan empat negara Teluk lainnya. Washington pernah menyampaikan bahwa hal itu dapat melemahkan upaya melawan ancaman Iran di kawasan. Keberadaan Brian Hook di Timur Tengah tak lain bertujuan untuk mendesak perpanjangan embargo senjata terhadap PBB terhadap Teheran.
Dia telah mengunjungi Tunisia selaku salah satu anggota Dewan Keamanan PBB. Hook pun mengagendakan perjalanan ke Kuwait. Saat bertemu para pejabat tinggi Kuwait, Hook akan mengangkat masalah perselisihan Qatar dengan empat negara Teluk. Sama seperti AS, Kuwait telah berusaha agar konflik itu dapat diselesaikan.
Krisis Teluk telah berlangsung sejak Juni 2017. Hal itu bermula saat Saudi, UEA, Bahrain, dan Mesir menuding Qatar mendukung kegiatan terorisme dan ekstremisme di kawasan. Doha dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
Kendati telah menyanggah, Saudi, Mesir, Bahrain, dan UEA tetap memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara itu juga memboikot dan memblokade seluruh akses ke Doha. Saudi serta sekutunya kemudian mengajukan 12 tuntutan kepada Qatar.
Tuntutan itu antara lain meminta Qatar menurunkan hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup media Aljazirah. Doha juga diminta menutup pangkalan militer Turki di negaranya. Jika menginginkan boikot dan blokade dicabut, Qatar harus memenuhi semua tuntutan tersebut.
Namun Qatar menolak melakukannya karena menganggap semua tuntutan tak masuk akal. Akibat sikap tersebut, Qatar terkucil hingga kini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
