REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis menginginkan adanya pengawasan internasional untuk memantau gencatan senjata Armenia dan Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh. Negara ini khawatir Rusia dan Turki dapat mencapai kesepakatan untuk mereduksi kekuatan Barat dalam pembicaraan damai di masa mendatang.
“Akhir pertempuran sekarang harus memungkinkan dimulainya kembali negosiasi beriktikad baik untuk melindungi penduduk Nagorno-Karabakh dan memastikan kembalinya puluhan ribu orang yang telah meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir dalam kondisi keamanan yang baik,” kata Kantor Kepresidenan Prancis dalam sebuah pernyataan pada Kamis (19/11).
Pernyataan itu dirilis setelah Presiden Emmanuel Macron melakukan percakapan via telepon dengan Presiden Azerbaijan llham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan. "Kami ingin Grup Minsk memainkan perannya dalam mendefinisikan pengawasan (gencatan senjata)," kata seorang pejabat kepresidenan Prancis kepada wartawan.
Menurut dia, Prancis mendorong pengawasan internasional guna memungkinkan kembalinya pengungsi, mengatur pemulangan kombatan asing terutama dari Suriah, dan memulai pembicaraan tentang status Nagorno-Karabakh.
"Kami memahami Rusia sedang berbicara dengan Turki mengenai formula yang mungkin, yang tidak kami inginkan, yang akan meniru (proses) Astana untuk membagi peran mereka di wilayah sensitif ini. Kita tidak bisa memiliki Minsk di satu sisi dan Astana di sisi yang lain. Pada satu titik, Rusia harus membuat pilihan," ucapnya.
Pekan lalu Rusia berhasil menjadi pihak yang memediasi gencatan senjata Azerbaijan dengan Armenia. Berdasarkan perjanjian, 2.000 tentara penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke wilayah tersebut.
Azerbaijan memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan. Hal itu karena Armenia setuju menyerahkan beberapa bagian wilayah di Nagorno-Karabakh ke Azerbaijan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Nagorno-Karabakh sebenarnya diakui sebagai bagian dari Azerbaijan. Namun wilayah yang dipersengketakan itu didominasi oleh etnis Armenia.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengirim mosi ke parlemen untuk mengerahkan tentara ke Azerbaijan guna memantau gencatan senjata di Nagorno-Karabakh. Turki merupakan sekutu dekat Azerbaijan.
Pertempuran antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak 27 September lalu. Konflik kedua negara di wilayah itu sebenarnya telah berlangsung sejak awal dekade 1990-an.
Persengketaan wilayah mulai muncul setelah Uni Soviet runtuh. Dari 1991-1994, pertempuran kedua negara diperkirakan menyebabkan 30 ribu orang tewas.
Pada 1992, The Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) membentuk Minsk Group yang diketuai bersama oleh Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Prancis. Tugas mereka adalah memediasi dan menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik Armenia-Azerbaijan di Nagorno-Karabakh. Namun belum ada hasil signifikan yang dapat mengakhiri peperangan antara kedua negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika