REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- China mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB Kelly Craft tentang situasi hak asasi manusia (HAM) di Negeri Tirai Bambu. Menurut Beijing, AS sekali lagi telah menyebar virus politik.
"Pada 14 Desember, utusan Tetap AS di PBB Kelly Craft melakukan serangan tak beralasan terhadap situasi HAM di China, menyebarkan virus politik sekali lagi, yang dengan tegas ditentang dan ditolak China," kata juru bicara Misi Tetap Cina untuk PBB dalam sebuah pernyataan pada Selasa (15/12), dikutip laman China Global Television Network.
Dia menyebut China selalu mengutamakan rakyat dan telah mencapai kemajuan HAM luar biasa. "Di tanahnya yang seluas 9,6 juta kilometer persegi, tidak ada perang, tidak ada pengungsian, tidak ada rasa takut. 1,4 miliar orang China hidup dalam damai, kebebasan dan kebahagiaan. Ini adalah proyek HAM terbesar dan praktik HAM terbaik," ujarnya.
Menurutnya, AS yang seharusnya malu dengan situasi HAM di negaranya sendiri. AS memiliki catatan buruk tentang diskriminasi rasial, penyebaran senjata, dan pelanggaran hak-hak anak-anak imigran. "Orang-orang Amerika berteriak kesakitan, 'Saya tidak bisa bernapas'," katanya merujuk pada kasus kematian warga Afrika-Amerika George Floyd.
Dengan catatan HAM yang mengerikan itu, kata ia, AS tidak berhak membuat tuduhan tak berdasar atas HAM terhadap negara lain. "AS tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dengan alasan HAM," ujarnya.
Pada Senin lalu, Kelly Craft berpidato di Heritage Foundation, sebuah lembaga think-tank konservatif AS. Pada kesempatan itu, dia kembali menjelaskan alasan AS keluar dari Dewan HAM PBB. Ia menuduh Dewan HAM PBB memberdayakan China seraya mengabaikan suara-suara terhadap Beijing.
Dia mengungkapkan awalnya Presiden AS Donald Trump berupaya mereformasi Dewan HAM PBB dari dalam. Namun dia gagal mendapat dukungan. Akhirnya pada 2018, Trump memutuskan menarik AS dari badan tersebut.
"Sayangnya, organisasi PBB yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemajuan HAM, termasuk suara para pelanggar HAM yang dirancang untuk dilawan," ujar Craft.
Craft mengaku kecewa karena China merupakan satu dari 15 negara yang terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Padahal dia menilai China dikenal karena contoh pelanggaran HAM-nya yang mengerikan. Untuk benar-benar melindungi HAM, Craft menyebut negara bertanggung jawab di dunia harus bersatu untuk menuntut reformasi Dewan HAM PBB.
Menunda reformasi Dewan HAM PBB akan mengkhianati para korban pelanggaran HAM. "Saya tidak bisa berpaling dari penganiayaan terhadap warga Taiwan, Hong Kong, Tibet, Uighur, Rohingya dan banyak lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika