Kabinet baru Yaman, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Maeen Abdul Malik, dibentuk berdasarkan Perjanjian Riyadh antara pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan (STC) separatis, yang didukung oleh Uni Emirat Arab.
Pada 18 Desember, Presidensi Yaman mengumumkan pembentukan pemerintahan pembagian kekuasaan yang terdiri dari 24 menteri yang dipilih atas dasar kesetaraan antara provinsi utara dan selatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Riyadh. Pemerintahan baru termasuk lima menteri dari STC.
Perjanjian Riyadh ditandatangani antara pemerintah Yaman dan STC pada November 2019 di bawah sponsor koalisi pimpinan Saudi, yang mengakhiri bentrokan militer antara kekuatan kedua belah pihak.
Yaman telah jatuh ke dalam perang saudara pada 2014 ketika pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai sebagian besar provinsi utara, termasuk ibu kota Sanaa.
Menurut Badan PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), konflik di Yaman sejauh ini telah merenggut nyawa 233.000 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
