"Beberapa mahasiswa UP, yang di antaranya terbunuh dalam operasi militer atau diculik oleh aparat, diketahui merupakan anggota kelompok turunan partai komunis di Filipina," kata Kementerian Pertahanan melalui surat yang ditujukan kepada rektor UP. Namun, pemerintah tidak dapat menunjukkan bukti atas pernyataannya itu.

Sejumlah akademisi dan politisi mengecam keputusan pemerintah. Mereka mengatakan langkah itu dapat mengancam kebebasan di lingkungan kampus dan memungkinkan pihak tertentu melabeli mahasiswa dan aktivis komunis atau teroris tanpa disertai bukti.

Rektor UP, Danilo Concepcion, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menimbang ulang keputusannya mengizinkan tentara dan polisi masuk kampus. Sementara itu, Wakil Presiden Filipina, Maria Leonor Robredo, mengatakan keputusan itu dibuat demi "membungkam kritik". Leonor Robredo atau Leni merupakan pemimpin kalangan oposisi di Filipina.

Sejak berkuasa pada 2016, hubungan antara pemerintah dan kelompok komunis kerap renggang, utamanya dalam upaya negosiasi damai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika