Menurut UU tersebut, individu yang terkena sanksi tidak diizinkan masuk ke Iran. Aset apa pun yang mereka miliki di Iran bakal disita. Rekening bank mereka di negara itu pun akan dibekukan.
Departemen Luar Negeri AS telah mengetahui sanksi pada beberapa pejabat dan mantan pejabat di pemerintahan Trump. "Ini aksi politik transparan oleh Pemerintah Iran yang tidak pantas mendapatkan tanggapan yang substansial," kata seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS saat dimintai tanggapan oleh media Al Arabiya.
Iran memiliki hubungan cukup sengit dengan AS di bawah pemerintahan Trump. Hal itu bermula saat Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. Menurut dia, JCPOA adalah kesepakatan terburuk dalam sejarah karena tidak turut mengatur program rudal balistik Iran dan perannya di kawasan. Sejak mundur dari perjanjian itu, AS kembali menjatuhkan sanksi ekonomi berlapis terhadap Iran.
Trump kemudian meminta JCPOA direvisi dengan imbalan pencabutan sanksi, tapi Iran dengan tegas menolak. Presiden terpilih AS Joe Biden, telah mengutarakan keinginannya membawa AS bergabung kembali dengan JCPOA. Dia menyebut hal itu menjadi salah satu prioritas pemerintahannya yang akan datang.
Iran pun sangat mengecam Trump karena memerintahkan pembunuhan mantan komandan Pasukan Quds Mayor Jenderal Qassem Soleimani. Dia tewas di Bandara Internasional Baghdad, Irak, pada 3 Januari tahun lalu. Soleimani dibunuh saat berada dalam konvoi Popular Mobilization Forces (PMF), pasukan paramiliter Irak yang memiliki kedekatan dengan Iran. Iring-iringan mobil mereka menjadi sasaran tembak pesawat nirawak AS.
Soleimani merupakan tokoh militer Iran yang memiliki pengaruh besar di kawasan Timur Tengah. Ia dipercaya memimpin Pasukan Quds, sebuah divisi atau sayap dari Garda Revolusi Iran yang bertanggung jawab untuk operasi ekstrateritorial, termasuk kontra intelijen di kawasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
