Sementara itu, Eva Kusuma Sundari, mantan Ketua Kaukus Myanmar Parlemen ASEAN, mengatakan kudeta akan terus terjadi karena Myanmar memiliki konsep dwifungsi militer yang dituangkan dalam konstitusi 2008.
“Ini gangguan demokrasi yang akan menjadi permanen,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, Eva mengatakan Indonesia bisa memimpin ASEAN untuk menyelesaikan masalah kudeta di Myanmar.
“Indonesia masih diharapkan karena Indonesia masih bisa bersuara lantang soal demokrasi di regional,” ucap Eva.
Indonesia, kata Eva, selama ini juga menjadi negara di ASEAN yang paling berbuat konkret untuk Rohingya.
“Indonesia bisa jadi menjadi aktor menonjol untuk mempengaruhi negara ASEAN yang lain. Berbeda dengan Thailand, Kamboja, dan Vietnam yang menganggap kudeta ini adalah urusan internal Myanmar,” kata Eva.
Eva juga meminta Indonesia untuk melalukan embargo kepada bisnis-bisnis kelompok militer yang terlibat kudeta dan kekerasan di Myanmar.
“Kalau ini bisa dilakukan, maka akan menolong demokratisasi di Myanmar,” kata Eva.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
