Menyerah pada tekanan domestik dan internasional, militer akhirnya mengadakan pemilu dan dimenangkan telak oleh NLD. Namun, junta menolak mengakui hasil tersebut dan malah menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah.
Tatmadaw berjanji untuk mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil setelah menyusun konstitusi baru. Namun hal itu urung dilakukan selama 18 tahun. Pada 2008, Tatmadaw, tanpa melibatkan pihak lain, menyusun konstitusi baru Myanmar. Mereka kemudian menggelar referendum konstitusional yang kontroversial tanpa partisipasi kelompok oposisi.
NLD menghujat referendum tersebut dengan menyebutnya "culas". Komunitas internasional juga mempertanyakan legitimasinya. Kendati muncul banyak kritik, Tatmadaw mengumumkan bahwa draf konstitusi diterima dengan dukungan publik yang luar biasa. Tak menunggu lama, Tatmadaw segera menerapkannya.
Di bawah konstitusi tersebut, militer Myanmar dijamin memperoleh seperempat kursi parlemen. Dalam pasal 436, militer diberi hak untuk memveto reformasi konstitusi. Konstitusi juga memberikan wewenang kepada militer untuk mengontrol kementerian keamanan utama, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.
Di sisi lain, konstitusi telah menjadi tembok bagi Aung San Suu Kyi untuk menjadi presiden. Sebab konstitusi yang dirancang militer melarang calon presiden dengan pasangan asing atau anak-anak. Suu Kyi diketahui memiliki dua putra dari mendiang suaminya yang merupakan akademisi Inggris.
Karena konstitusi tersebutlah, Suu Kyi kemudian menduduki posisi sebagai kanselir atau penasihat negara, yang diciptakan pada 2016 usai partai NLD menang. Jabatan ini menempatkannya sebagai pemimpin Myanmar secara de facto, lebih tinggi dari presiden baru negara itu, Htin Kyaw.
Di bawah konstitusi yang masih berlaku hingga saat ini, militer juga mempertahankan kendali atas pertambangan, industri minyak, dan gas negara, sehingga memastikan aliran sumber daya yang berkelanjutan. Pengaturan ini memberi Tatmadaw kemerdekaan finansial penuh dan memungkinkannya dengan mudah menolak seruan internasional serta domestik untuk reformasi selama bertahun-tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
