Dalam catatan pertemuan tersebut, militer Myanmar mengatakan wakil Soe Win telah membahas rencana dan informasi pemerintah tentang situasi sebenarnya dari apa yang terjadi. Selain mendesak tentara menghormati hak asasi manusia dan institusi demokrasi, Burgener juga telah memperingatkan pemadaman internet yang dilakukan di negara Asia Tenggara itu.

Militer memutus koneksi internet hingga Selasa (16/2) pagi ini, meningkatkan kekhawatiran di antara para penentang kudeta.

“Ada kecurigaan bahwa pemadaman dilakukan untuk melakukan kegiatan tidak adil, termasuk penangkapan sewenang-wenang,” jelas kelompok Asosiasi Bantuan Tahanan Politik Myanmar.

Situasi di Myanmar saat ini telah menghidupkan kembali ingatan akan pecahnya konflik berdarah hampir setengah abad lalu, di mana pemerintahan langsung militer yang berakhir pada 2011, dengan memulai proses penarikan diri dari politik sipil.

Militer mengatakan bahwa protes merusak stabilitas dan membuat orang-orang ketakutan. “Orang-orang senang memiliki patroli keamanan dan pasukan keamanan akan melakukannya siang dan malam,” kata militer Myanmar dalam sebuah pernyataan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika