Ketentuan baru itu, bagi banyak pihak, diyakini dapat mengancam kebebasan dan praktik demokrasi di Kamboja.  Direktur Utama Cambodian Center for Human Rights, Chak Sopheap, mengatakan ketentuan baru itu mengancam kebebasan berpendapat, privasi, pelindungan data, dan informasi publik di Kamboja. Aturan hukum di Kamboja juga memberi ruang kebebasan yang terbatas untuk para penggunanya.

"Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak warga sipil yang diancam, diintimidasi, bahkan dituntut karena aktivitas mereka di Internet dan karena mereka menggunakan haknya untuk bebas berpendapat," kata Chak Sopheap.

Juru bicara pemerintah, Phay Siphan, mengatakan tidak ada ketertiban di Internet. Dekrit yang dikeluarkan pemerintah, menurut Siphan, tidak begitu mengganggu daripada aturan yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika