PBB sebelumnya harus menangani klaim berbeda soal perwakilan di badan dunia itu. Pada September 2011, Majelis Umum PBB menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu diambil PBB setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa mengakui otoritas baru Libya.

Kyaw Moe Tun mengatakan kepada PBB pada Jumat (26/2) bahwa dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional.

"Para anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan komite tersebut adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional."

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal." Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika