Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum pada Jumat (26/2) bahwa "adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional."

PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu. Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah AS, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru. Karena AS menjadi tuan rumah markas besar PBB di New York, Kyaw Moe Tun juga meminta Blinken untuk "terus mendukung pekerjaan saya dengan kekebalan yang lazim untuk peran ini."

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bertemu secara virtual dengan Kyaw Moe Tun pada Selasa. Dia memujinya "atas pernyataannya yang berani dan penuh haru" kepada Majelis Umum PBB pada Jumat dan "menyatakan dukungan Amerika Serikat untuk rakyat Burma dan pemulihan pemerintah yang dipilih secara demokratis," kata misi AS untuk PBB dalam sebuah pernyataan.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang akan membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup akhir pekan ini, kata para diplomat. Dewan tersebut telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.

Ikuti Whatsapp Channel Republika