Physicians for Human Rights mengatakan pendudukan rumah sakit melanggar hukum internasional. "Hal itu hanya akan semakin membebankan sistem kesehatan yang sedang berperang melawan pandemi Covid-19 dan kudeta militer baru-baru ini," kata organisasi internasional tersebut.
Salah satu saksi mata melaporkan angkatan bersenjata masuk dengan paksa dan menduduki Rumah Sakit Umum Yangon Barat. Physicians for Human Rights juga mendapat laporan militer menduduki Yangon General Hospital, North Okkalapa Waibagi Specialist Hospital, South Okkalapa Women and Children’s Hospital, East Yangon General Hospital, dan Central Women’s Hospital.
Organisasi itu juga menerima laporan yang sama di Kota Mandalay, Monywa dan Taunggi. Sementara itu serikat buruh di Myanmar mengajak pekerja seluruh negeri untuk melakukan mogok kerja yang bertujuan untuk 'menutup penuh dalam jangka panjang' perekonomian Myanmar agar militer mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sipil.
Dalam pernyataan sembilan organisasi buruh mengajak 'semua masyarakat Myanmar' untuk berhenti bekerja. Pekerja di sejumlah industri bergabung dalam gerakan protes. Paling banyak dari perusahaan kereta api negara dan sektor perbankan.
"Kami mendesak agar mogok kerja dilanjutkan sampai kediktatoran dicabut," kata ketua Federasi Buruh Garmen Myanmar, Moe Sanda Myint yang kaini sebagian besar buruh akan bergabung dalam gerakan ini.
Direktur organisasi buruh Amerika Serikat (AS) Solidarity Center cabang Myanmar Andrew Tillett-Saks mengatakan kemungkinan dalam beberapa hari dan minggu kedepan semakin banyak sektor swasta yang bergabung dalam gerakan tersebut. "Strategi ini mungkin benar-benar menekan militer," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
