Tapi, Gedung Putih menolak anggapan Biden memberi jarak terhadap Erdogan. Juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan pekan lalu bahwa ada banyak pemimpin dunia yang masih belum berbicara dengan Biden dan akan memanggil Erdogan pada suatu saat.
Biden pun telah berbicara tentang memulihkan aliansi internasional dan hubungan tradisional serta memperkuat NATO. Dia akan memiliki minat dalam membangun kembali hubungan dan mencoba menarik Turki menjauh dari pengaruh Rusia.
Hanya saja, analis menilai akan sangat sulit untuk mengatur ulang hubungan, mengingat berbagai banyak masalah kedua negara tidak sepakat. Salah satu yang disoroti, pemerintahan Biden diharapkan lebih menekankan pada demokrasi dan hak asasi manusia daripada yang dilakukan Trump.
Selama panggilan telepon antara Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Washington menggarisbawahi pentingnya lembaga demokrasi, pemerintahan yang inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pekan lalu, Erdogan menjanjikan serangkaian reformasi untuk meningkatkan hak asasi manusia.
Tapi, para analis mengatakan itu tidak mungkin membuat dampak besar atau mengarah pada pembebasan dari penjara tokoh-tokoh terkenal seperti aktivis Osman Kavala, yang dituduh terkait dengan anti-protes pemerintah pada 2013 serta upaya kudeta yang gagal pada 2016.
"Agar pengaturan ulang benar terjadi, pemerintahan Biden perlu melihat lebih banyak proses demokratisasi ... yang dapat datang dalam bentuk reformasi peradilan besar atau dengan pembebasan beberapa tokoh politik yang paling kontroversial,” kata perwakilan Proyek Demokrasi Timur Tengah yang berbasis di Washington, Merve Tahiroglu.
Turki juga mengupayakan ekstradisi ulama yang berbasis di AS, Fethullah Gulen, yang dituduh mendalangi kudeta militer yang gagal pada 2016. Pejabat AS mengatakan Ankara belum dapat menunjukkan dokumen yang memungkinkan ekstradisinya. Turki menuduh AS memberinya tempat berlindung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
