Senin 15 Mar 2021 16:18 WIB

Junta Deklarasi Darurat Militer di Beberapa Kota Myanmar

Puluhan orang tewas akibat tindakan keras pasukan Myanmar

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Pengunjuk rasa anti-kudeta mengepung seorang pria yang terluka di Hlaing Thar Yartownship di Yangon, Myanmar Minggu, 14 Maret 2021.

Foto:

Ketika protes berlanjut di seluruh Myanmar, pemimpin sekelompok anggota parlemen yang digulingkan oleh militer berjanji untuk melakukan revolusi untuk menggulingkan junta yang berkuasa. Berbicara di depan umum untuk pertama kalinya pada Sabtu, Mahn Win Khaing Than, yang merupakan ketua majelis tinggi Parlemen sebelum kudeta, mengatakan dalam sebuah pidato video di Facebook akan melawan junta. "Ini adalah masa paling gelap bangsa dan fajar akan menyingsing," kata dia.

Mantan anggota parlemen telah membentuk pemerintahan sipil paralel yang disebut Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang mendorong pengakuan internasional sebagai pemerintah yang sah. "Untuk membentuk demokrasi federal, yang benar-benar diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya kita," ujar Mahn Win Khaing Than, yang merupakan etnis Karen.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah sipil akan berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri terhadap tindakan keras militer. Reuters melaporkan bahwa militer menganggap CRPH ilegal dan telah memperingatkan bahwa siapa pun yang ditemukan bekerja sama dengan mereka akan menghadapi dakwaan makar. Sementara CRPH telah menyatakan militer Myanmar sebagai organisasi teroris.

Pada Ahad (14/3), Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener merilis pernyataan yang mengutuk pertumpahan darah yang berkelanjutan di negara itu karena militer menentang seruan internasional, termasuk dari Dewan Keamanan, untuk menahan diri, berdialog, dan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

"Utusan Khusus secara pribadi telah mendengar dari kontak di Myanmar tentang pembunuhan yang memilukan, penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan terhadap tahanan selama akhir pekan," katanya.

Hingga Ahad (14/3), 2.156 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan kudeta militer. Sementara, sekitar 100 pengunjuk rasa termasuk pelajar dan pemuda ditangkap dalam tindakan keras pada Ahad saja.