Asosiasi Bantuan Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau, mengatakan telah memverifikasi 328 kematian dalam tindakan keras sejak kudeta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari lalu. Lebih dari 2.400 orang juga ditahan.
Phil Robertson, wakil direktur Asia untuk Human Rights Watch yang berbasis di New York, mengatakan peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa militer, yang dikenal di Myanmar sebagai Tatmadaw, harus dituntut di pengadilan hukum internasional. Ia mengatakan jika tidak demikian, maka warga Burma harus selalu siap kehilangan nyawa mereka.
Pelapor Khusus PBB Tom Andrews mengatakan sudah waktunya bagi dunia untuk mengambil tindakan. Ia menyebut selain melalui Dewan Keamanan PBB dan pertemuan puncak darurat internasional, Pemerintah Myanmar yang kini dipimpin militer harus dipotong dari pendanaan, seperti pendapatan minyak dan gas, dan akses senjata.
"Kata-kata kecaman atau keprihatinan terus terang terdengar hampa bagi rakyat Myanmar sementara junta militer melakukan pembunuhan massal terhadap mereka. Orang Myanmar membutuhkan dukungan dunia. Kata-kata saja tidak cukup, sudah lewat waktu untuk tindakan yang kuat dan terkoordinasi,” jelas Andrews.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
