Pada Oktober tahun lalu, pemerintah peralihan Sudan menandatangani perjanjian perdamaian dengan beberapa kelompok pemberontak Darfur penentang Presiden Omar al-Bashir, yang digulingkan. Namun, serangan oleh anggota suku Arab Bashir, yang dipersenjatai untuk melawan pemberontak, telah meningkat, demikian pula dengan bentrokan antarsuku.

Sebuah laporan PBB menyebutkan bahwa kelompok-kelompok yang menandatangani perjanjian itu juga mulai merekrut pejuang di seluruh wilayah. Pasukan internasional penjaga perdamaian pada awal tahun ini mulai menarik diri. Pemerintah Sudan mengatakan pasukan penjaga perdamaian gabungan baru, yang diberi mandat berdasarkan perjanjian, akan dapat melindungi warga sipil. Namun, banyak orang di Darfur mengatakan mereka merasa kurang aman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika