Jika Jenderal Hlaing hadir dalam pertemuan ASEAN pekan ini, itu merupakan perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari. Sementara pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk sejak kudeta, tidak mengakui militer jika datang mewakili Myanmar.

Wakil Menteri Luar Negeri untuk pemerintah persatuan nasional (NUG) pararel Myanmar, Moe Zaw Oo mengatakan, ASEAN belum menjangkau militer yang dengan sepihak melakukan kudeta. "Jika ASEAN ingin membantu menyelesaikan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," kata Moe Zaw seperti dikutip laman Aljazirah, Senin (19/4).

"Penting agar dewan militer ini tidak diakui. Ini perlu ditangani dengan hati-hati," ujarnya menambahkan.

Pada pemimpin regional yang termasuk dalam kerangka ASEAN sejak awal telah berusaha untuk membuka komunikasi dengan militer. Pada Sabtu (17/4), Kementerian Luar Negeri Thailand mengkonfirmasi pertemuan puncak tertinggi ASEAN di Jakarta akan membahas mengenai situasi Myanmar, yang juga akan dihadiri Min Aung Hlaing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika