Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan Norwegia, yang mewakili pemerintah Norwegia sebagai pemegang saham, mengatakan pada hari Kamis bahwa Telenor saat ini menghadapi beberapa dilema di Myanmar.
"Dari perspektif tata kelola perusahaan, investasi di Myanmar merupakan tanggung jawab Dewan dan Manajemen perusahaan. Dalam kerangka kerja ini, Kementerian sebagai pemegang saham terus berdialog dengan baik dengan Telenor mengenai situasi tersebut," ujar juru bicara itu.
Telenor beroperasi di bawah kekuasaan militer di Pakistan dan Thailand, di mana Telenor menantang junta Thailand atas perintah untuk memblokir akses media sosial. Pada waktu yang hampir bersamaan, Telenor mendaftarkan pelanggan pertamanya di Myanmar.
CEO Telenor pada saat itu, Jon Fredrik Baksaas mengatakan kepada Reuters bahwa, Telenor telah berpikir banyak tentang risiko bahwa eksperimen Myanmar dengan demokrasi tidak akan bertahan lama. "Tapi kami berpendapat pada saat itu, ketika kami masuk ke perusahaan barat yang memberikan telekomunikasi di suatu negara, kami berdiri juga dengan tanggung jawab, dan sedikit jaminan bahwa semuanya dilakukan dengan benar," kata Baksaas.
Posisi Telenor mendapat dukungan internasional, pada saat Barack Obama menjadi Presiden AS pertama yang mengunjungi Myanmar pada 2012. Ketika itu junta militer secara resmi dibubarkan dan pemerintahan semu sipil telah dilantik.
Pemerintah Norwegia, yang memiliki saham mayoritas di Telenor, telah lama mendukung demokrasi di Myanmar. Pada1991, Komite Nobel Norwegia memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Aung San Suu Kyi. Suu Kyi yang memenangkan suara dalam pemilihan umum tahun lalu, ditangkap oleh militer ketika melancarkan kudeta pada 1 Februari.
Telenor adalah salah satu dari dua operator asing yang diberikan lisensi pada 2013, bersama Qatar's Ooredoo. Operator lain di Myanmar adalah MPT dan Mytel yang didukung negara, yang sebagian dimiliki oleh perusahaan yang terkait dengan militer.
Sekitar 95 perden dari 187 juta pelanggan Telenor di seluruh dunia berada di Asia, dan memiliki sekitar 18 juta pelanggan di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
