Pada 2018, parlemen Israel mengesahkan Undang-Undang Negara-Bangsa yang kontroversial. Di bawah hukum ini, bahasa Arab kehilangan statusnya sebagai bahasa resmi di samping bahasa Ibrani, dan dinyatakan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah "eksklusif untuk orang Yahudi".
Ayman Odeh, seorang anggota parlemen Arab dari rezim pendudukan, mengatakan parlemen telah secara efektif mengesahkan undang-undang tentang "supremasi Yahudi" dan bahwa orang Arab selanjutnya akan menjadi "warga negara kelas dua".
Saat ini, media Israel menyebut "perang jalanan Yahudi-Arab" sebagai krisis yang lebih berbahaya daripada perang negara mereka dengan organisasi Palestina.
Media ini secara luas menggunakan kata "lynch" untuk membunuh orang Arab, yang berarti "eksekusi di depan umum dan pemukulan yang disengaja dengan maksud untuk membunuh".
Setelah lama terdiam, Benjamin Netanyahu menyamakan rencana serangan pemuda Yahudi terhadap orang Arab dengan racun berbahaya bagi koeksistensi orang Yahudi dan Arab.
Menteri Pertahanan Benny Gantts mengatakan di media sosial ada bahaya pembalasan. Ia menegaskan bahaya serangan jalanan terhadap masyarakat Israel ini jauh lebih besar daripada serangan roket Hamas di Israel.
Dalam sejarah rezim Zionis, tidak seperti saat ini yang menunjukkan tanda-tanda hampir runtuh. Kekejaman Israel terhadap warga Palestina yang tak berdaya kini dijawab dengan ribuan roket dan mortir, kubah besi (iron dome) telah ditembus roket-roket Hamas, dan Tel Aviv mendapat ancaman serius dari Palestina.
Kelanjutan Intifadah, munculnya diskriminasi rasial dan letusan oleh ikatan Arab yang didiskriminasi sejak lama, jika didukung oleh negara-negara Muslim global dan organisasi pro-hak asasi manusia, serta semua hal terkait kemampuan Palestina, pasti akan efektif untuk meruntuhkan rezim pendudukan Israel saat ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
