Junta telah gagal menerapkan kontrol sejak menggulingkan pemerintahan sipil Suu Kyi, yang berada di antara lebih dari 4.500 orang yang ditahan sejak kudeta. Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 849 pengunjuk rasa, kata sebuah kelompok hak asasi manusia, meskipun tentara membantah angka itu. Selain itu, aksi pemberontakan berkobar di beberapa daerah di Myanmar.
Khawatir dengan gejolak tersebut, beberapa anggota ASEAN telah menyerukan pembebasan tahanan politik, pengakhiran kekerasan dan agar pihak-pihak yang bersengketa politik di Myanmar mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri krisis. Seruan itu tercermin dalam konsensus ASEAN. Namun, dalam satu-satunya referensi untuk proposal ASEAN, menteri Myanmar yang dikutip oleh media mengatakan bahwa "diskusi dilakukan dengan ramah" selama kunjungan pekan lalu oleh dua utusan ASEAN, yang juga menyerukan pembebasan tahanan politik.
Para penentang junta telah menunjukkan rasa frustrasi yang meningkat pada ketidakmampuan ASEAN untuk menekan junta dan kegagalan perhimpunan regional itu untuk melibatkan para pemangku kepentingan politik lainnya, terutama dari pemerintah sipil Myanmar yang digulingkan. Sementara, pihak junta telah mencap lawan-lawan politiknya sebagai "teroris".
Surat kabar milik pemerintah China Global Times mengutip pemimpin junta Min Aung Hlaing yang mengatakan kepada duta besar China bahwa Myanmar bersedia mengoordinasikan pelaksanaan konsensus. Setelah pertemuan ASEAN-China pada Senin (7/6), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bantuan China akan "sangat dihargai karena bantuan itu akan berkontribusi untuk mencapai solusi damai". Sebuah pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh penentang anti kudeta mengkritik kedutaan besar China di Myanmar karena menyebut kepala junta sebagai "pemimpin" Myanmar dalam sebuah unggahan di situsnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
