Sementara itu, RUU tersebut mendorong kebijakan dua anak bagi penduduk yang bekerja di sektor nonpemerintahan. Pemerintah menawarkan potongan harga untuk pinjaman bank, listrik, air, dan pajak rumah bagi pekerja swasta yang hanya memiliki dua anak.
Dorongan untuk mengendalikan populasi didorong oleh Perdana Menteri Narendra Modi, yang disampaikan dalam pidatonya pada perayaan Hari Kemerdekaan pada 15 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Modi menggambarkan keluarga berencana sebagai bentuk patriotisme.
“Ada satu masalah yang ingin saya soroti hari ini yaitu ledakan populasi. Kita harus berpikir, apakah kita bisa bersikap adil terhadap aspirasi anak-anak kita? Perlu ada diskusi dan kesadaran yang lebih besar tentang ledakan populasi,” kata Modi.
Sejak Modi melontarkan pernyataan tersebut, beberapa negara bagian yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) telah mengusulkan undang-undang yang memberi insentif kepada keluarga kecil. Selain Uttar Pradesh, negara bagian Assam di bagian timur, yang juga diperintah oleh BJP, sedang mempertimbangkan undang-undang pengendalian populasi yang serupa.
Sebuah studi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan federal India pada Agustus 2020 memperkirakan bahwa mereka akan melampaui China, sebagai negara terpadat pada 2031. Populasi India diperkirakan akan tumbuh sebesar 25 persen antara 2011 dan 2036, yaitu sekitar 1,52 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
