Aktivis pro-demokrasi dan kelompok advokasi hak asasi manusia mengatakan kasus Tong menunjukkan Hong Kong keluar dari tradisi hukum kota itu. Sebab, hakim menolak permintaannya untuk dibebaskan bersyarat dengan jaminan.
Vonis kasus itu juga akan memperlihatkan batas kebebasan berbicara di bekas koloni Inggris tersebut. Jaksa dan pengacara pembela memperdebatkan arti tulisan yang tercantum di bendera yang dibawa Tong. Tulisan serupa terlihat di mana-mana dalam protes anti-pemerintah pada 2019.
Beijing dan pemerintah kota Hong Kong mengatakan undang-undang keamanan diperlukan untuk menertibkan kembali kota itu usai gelombang unjuk rasa 2019 yang kerap berakhir dengan kerusuhan. Sementara, hak dan kebebasan yang dijanjikan saat Inggris menyerahkan kembali ke Hong Kong pada tahun 1997 tidak berubah.
Undang-undang keamanan nasional yang China berlakukan di Hong Kong pada Juni 2020 lalu dapat menghukum siapa pun yang dianggap melakukan subversi, pemberontakan, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
