November lalu Biro Statistik Nasional China merilis data pada tahun 2020 terdapat 8,5 kelahiran di setiap 1.000 orang. Pertama kalinya angka kelahiran per 1.000 orang di bawah 10 dalam beberapa puluh tahun terakhir. Angka kelahiran per 1.000 orang pada tahun 1978 mencapai 18 kelahiran.
Partai Komunis China mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk merespons krisis ini seperti melonggarkan batasan memiliki anak yang berlaku cukup lama, meringankan biaya yang berkaitan pada perawatan dan pendidikan anak, memberikan subsidi pada anak kedua dan ketiga dan memberlakukan wajib periode 'ketenangan' pada pasangan bercerai. Tapi kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberi hasil yang berarti.
Kebijakan satu anak resmi berakhir pada 2016 dan diganti dengan kebijakan dua anak. Hingga akhirnya tahun ini ditambah menjadi tiga anak. Namun pasangan-pasangan muda China mengatakan tingginya biaya memiliki anak dan panjangnya waktu kerja masih menjadi halangan mereka memiliki anak.
"Meski kebijakan tiga anak sudah diterapkan, banyak orang yang tidak memiliki situasi, kemampuan, uang atau waktu untuk merawat anak terutama bagi perempuan, yang harus pulang lebih awal dan ini akan membuat semakin banyak perusahaan yang tidak ingin mempekerjakan perempuan," kata seorang pengguna media sosial Weibo.
"Bukankah masyarakat harus seimbang dengan pembangunan? Sejak kapan menjadi wajib memiliki tiga anak?" tambahnya.
Salah satu pengguna lainnya mengatakan sebagai warga biasa ia hanya memiliki waktu, energi dan uang untuk membesarkan satu orang anak. "Sebagian besar anggota partai juga warga biasa," katanya.
Beberapa memperingatkan pesan tajuk tersebut dapat merusak kepercayaan rakyat pada partai. "Anggota partai harus memimpin' selalu menjadi tradisi yang baik bagi kami, yang mana sudah teruji dalam sejarah," kata salah satu pengguna internet lainnya.
"Dampak dari opini publik yang buruk ini, seperti opini publik lainnya yang dapat dengan mudah berubah dari tuduhan menolak China Reports Network menjadi perlawanan pada kebijakan tiga anak dan mengguncang kepercayaan pada pemerintah," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
