REPUBLIKA.CO.ID, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan keadaan darurat nasional untuk mengakhiri demonstrasi pengemudi truk. Ia menjadi pemimpin Kanada pertama yang mengumumkan keadaan darurat di masa damai sejak 50 tahun lalu saat ayahnya mengambil kebijakan serupa.
Pemerintah mengatakan, aksi protes yang menutup penyeberangan perbatasan itu telah melumpuhkan ibu kota, merusak ekonomi dan reputasi Kanada sebagai mitra dagang yang dapat diandalkan.
"Blokade merugikan ekonomi kita dan membahayakan keselamatan publik. Kami tidak akan membiarkan kegiatan ilegal dan berbahaya ini berlanjut," ujar Trudeau.
Aksi protes "Konvoi Kebebasan", dimulai oleh pengemudi truk Kanada yang menentang mandat vaksinasi atau karantina Covid-19 untuk pengemudi lintas batas. Aksi protes semakin meluas dan menarik orang-orang yang menentang kebijakan Trudeau, mulai dari pembatasan pandemi hingga pajak karbon.
Para pengunjuk rasa memblokade Ambassador Bridge yang merupakan rute perdagangan penting ke Detroit, selama enam hari. Polisi membubarkan aksi protes pada Ahad (13/2/2022). Sementara demonstran lain telah menutup penyeberangan perbatasan yang lebih kecil di Alberta, Manitoba dan British Columbia. Para kritikus menilai polisi menggunakan pendekatan permisif terhadap demonstran di kota perbatasan Windsor, Ontario, dan di Ottawa.
"Terlepas dari upaya terbaik mereka, sekarang jelas bahwa ada tantangan serius terhadap kemampuan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara efektif," kata Trudeau.
Untuk diketahui, Undang-Undang Darurat 1988 memungkinkan pemerintah federal mengesahkan tindakan sementara khusus, untuk memastikan keamanan selama keadaan darurat nasional. Sebelumnya undang-undang tersebut hanya pernah digunakan sebanyak satu kali di masa damai pada 1970, oleh ayah Trudeau, mantan Perdana Menteri Pierre Trudeau.
Pada Senin (14/2) empat perdana menteri negara bagian di Alberta, Quebec, Manitoba dan Saskatchewan menentang rencana pemerintah untuk memberlakukan undang-undang darurat. Trudeau mengatakan, undang-undang darurat hanya menargetkan wilayah tertentu yang dilanda protes.
Parlemen Kanada harus menyetujui penggunaan tindakan darurat dalam waktu tujuh hari. Parlemen juga memiliki kekuatan untuk mencabutnya. Selain menyediakan sumber daya kepolisian, Kanada akan memperluas cakupan aturan anti pencucian uang dan pendanaan teroris yang mencakup platform pendanaan crowdfunding.
Menteri Keuangan Chrystia Freeland mengatakan, semua program crowdfunding dan penyedia pembayaran yang mereka gunakan harus mendaftar ke badan anti-pencucian uang Kanada, FINTRAC. Badan tersebut akan segera melaporkan aktivitas mencurigakan.
"Kami membuat perubahan ini karena kami tahu bahwa platform ini digunakan untuk mendukung blokade ilegal dan aktivitas ilegal yang merusak ekonomi Kanada," kata Freeland.
Pemerintah juga akan mengizinkan bank untuk membekukan sementara rekening nasabah yang diduga mendukung blokade tanpa mendapatkan perintah pengadilan. Selain itu, asuransi truk yang terlibat dalam blokade akan ditangguhkan.
Pihak berwenang Kanada mengatakan, sekitar setengah dari dana untuk protes berasal dari pendukung Amerika Serikat (AS). Sebuah situs web yang berbasis di AS, GiveSendGo, memberikan aliran dana kepada para pengunjuk rasa setelah platform crowdfunding arus utama GoFundMe memblokir sumbangan ke grup tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
