Meski masih terlalu dini untuk mengetahui keberhasilan usaha-usaha ini, respon terhadap invasi Rusia berdampak pada bangkitnya dan penegakan hukum internasional yang tidak diantisipasi Putin sebelumnya. Hathaway mengatakan keputusan Ukraina mengandalkan hukum saat Rusia menggunakan kekuatan brutal meningkatkan posisi mereka dalam konfrontasi ini.
"Konflik ini tidak hanya mengenai masa depan Ukraina, tapi pada masa depan ketertiban hukum global yang telah kami ketahui selama ini," katanya.
Pada 28 Februari lalu, tepat empat hari setelah invasi di mulai, Jaksa ICC Karim Khan mengumumkan akan meminta wewenang untuk membuka penyelidikan secepat mungkin. Rusia dan Ukraina bukan negara yang turut menandatangani Statuta Roma yang dibentuk ICC dan memberi mereka yurisdiksi.
Tapi pada tahun 2013 Ukraina menerima yurisdiksi pengadilan itu untuk menyelidiki kejahatan di wilayahnya. Khan mengatakan proses memulai penyelidikan dapat dipercepat bila negara anggota ICC merujuk krisis Ukraina ke kantornya.
Pada 2 Maret Khan mengumumkan ia sudah menerima 39 surat permintaan pembukaan penyelidikan. Ia menegaskan akan segera mulai proses investigasi. Hathaway mengatakan ICC tidak pernah merespon konflik secepat itu.
Pengumuman ini artinya, kata Hathaway, semua kombatan dan komandan mereka dari kedua belah pihak, termasuk Putin sendiri, dapat didakwa kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida oleh ICC. Sebab ICC hanya dapat mendakwa agresi pada negara anggota Statuta Roma.
Hathaway menegaskan tidak ada lembaga hukum internasional yang dapat menghentikan invasi Rusia. Tapi lembaga-lembaga tetap memiliki wewenang.
"Bersama-sama institusi-institusi ini akan menyulitkan Putin memperkeruh masalah hukum dan mempertahankan sisa sekutunya," katanya.
Sejak invasi dimulai, pemimpin Rusia menyebutkan klaim tanpa dasar: Ukraina melakukan genosida di wilayah Luhansk dan Donetsk yang mayoritas berbahasa Rusia. Putin juga pernah mengatakan sanksi ekonomi merupakan deklarasi perang dan serangan yang ia sebut sebagai "operasi militer khusus" hanya menerima permintaan dari wilayah-wilayah "merdeka" di Ukraina.
"Namun otoritas ini semakin lemah dengan semakin banyaknya bukti kejahatan perang yang dilakukan pasukan Rusia serta bersatunya respons institusi hukum internasional untuk menundukan klaim-klaim Putin," tulis Hathaway.
Hathaway mengakui kecil kemungkinannya Putin akan duduk di ruang sidang ICC. Rusia juga hampir tidak mungkin mematuhi perintah ICJ. Tapi, menurut Hathaway hukum internasional mungkin senjata terkuat dalam menghadapi Rusia.
"Hukum telah menyatukan koalisi negara-negara di seluruh dunia yang tidak pernah terjadi sebelumnya untuk melawan intervensi Rusia dan membentuk program sanksi yang meningkatkan biaya agresi Kremlin," tambah Hathaway.
Hukum, kata Hathaway, mendorong negara-negara lain memberikan bantuan ke Ukraina. Termasuk dalam bentuk persenjataan untuk membela dirinya sendiri.
"Hukum menyatukan koalisi berbagai negara ini dengan menunjukkan sekali lagi dan lagi Putin tidak memiliki argumen sah yang ia andalkan," kata Hathaway.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
