REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Pemimpin Junta Myanmar, Min Aung Hlaing pada Ahad (27/3/2022) mengatakan, militer tidak akan berunding dengan pasukan oposisi. Dalam pidato pada Hari Angkatan Bersenjata, Min Aung Hlaing bersumpah akan memusnahkan pasukan oposisi yang dicap sebagai teroris.
Dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menolak pembicaraan apapun dengan oposisi. Padahal, rencana perdamaian lima poin yang diusung oleh para petinggi ASEAN menyerukan pembicaraan untuk semua pihak. Sejauh ini Myanmar tidak mematuhi rancangan perdamaian tersebut.
"Saya ingin mengatakan Tatmadaw (sebutan untuk militer Myanmar), tidak akan mempertimbangkan negosiasi dengan kelompok teroris dan pendukung mereka untuk membunuh orang yang tidak bersalah, dan kami akan memusnahkan mereka sampai akhir," kata Min Aung Hlaing.
Militer Myanmar merayakannya Hari Angkatan Bersenjata dengan parade pasukan dan senjata di ibu kota, Naypyitaw, untuk tahun kedua sejak menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Para pengunjuk rasa anti-kudeta turun ke jalan-jalan di Myanmar pada Ahad pagi dengan membawa spanduk dengan tulisan, "caabut militer fasis."
Junta menuduh militan oposisi membunuh warga sipil dan pasukan keamanan dalam kampanye perlawanannya. Sementara para aktivis mengatakan, militer telah membunuh ratusan orang dalam tindakan keras sejak kudeta. Pemerintah bayangan yaitu Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pada Ahad mengatakan, rakyat Myanmar akan mencabut fasiame militer dari akar hingga batangnya.
"Bersama dengan jiwa pahlawan kita yang hilang, kita akan berjuang sampai akhir yang pahit," kata juru bicara NUG Dr. Sasa dalam sebuah pernyataan.
Myanmar telah dilanda kekerasan sejak militer merebut kekuasaan. Menurut kelompok hak asasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 1.700 orang telah tewas dan hampir 13.000 ditangkap. Namun otoritas militer mengatakan angka yang dikeluarkan AAPP terlalu dibesar-besarkan. Pekan lalu, PBB mengatakan, tentara Myanmar telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika